Jokowi Minta TNI-Polri Jamin Perlindungan Warga Aceh Singkil

Liputan6.com, Jakarta – Bentrokan antar-warga terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Akibat kejadian ini, seorang warga tewas dan 4 lainnya luka-luka. Diduga bentrokan dipicu karena pembakaran rumah tinggal yang dialihfungsikan menjadi tempat ibadah.

Terkait peristiwa ini, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan dan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti agar segera mengambil langkah cepat untuk menghentikan kekerasan.

“Presiden sudah melakukan pembicaraan dan memerintahkan untuk memberi jaminan perlindungan bagi setiap warga negara, untuk menjaga kerukunan bersama. Pembicaraan disampaikan langsung Presiden melalui telepon pada sore hari ini pukul 18.00,” ujar Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana melalui keterangan pers yang diterima Liputan6.com, Selasa (13/10/2015).

Presiden juga meminta agar bentrok antar-warga itu tidak menyebar ke daerah lain. Karena itu, pencegahan dan penanganan yang baik harus dilakukan secepat mungkin.

“Ini jangan sampai merembet kemana-mana dan bisa diselesaikan dengan baik dan adil, begitu pesan yang disampaikan presiden,” ucap Ari.
?
Sementara, Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK, berharap konflik tersebut agar segera dihetikan dan tidak terjadi berkepanjangan. Karena itu, dia memerintahkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk berangkat ke Aceh besok, untuk mengatasi bentrokan.

“?Saya sudah bicara dengan Gubernur Aceh. Hari ini Kapolda ke sana, besok Panglima TNI ke sana. Memang ada kesalahpahaman. Jadi mudah-mudahan bisa diselesaikan oleh pejabat di situ, Panglima TNI, Gubernur, Kapolda Aceh sudah ke sana,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta.

JK juga mendapatkan laporan adanya 1 korban yang terkena luka tembak airgun atau senapan angin. Informasi tersebut didapatkan dari Gubernur Aceh Zaini Abdullah.

Terkait bentrokan tersebut, JK meminta masyarakat untuk menenangkan diri. Indonesia termasuk negara toleran, sehingga isu SARA jangan sampai menjadi persoalan.

“Ya semua masalah SARA harus diselesaikan dengan baik, adil, sesuai aturan supaya jangan timbul masalah?,” tandas Jusuf Kalla.

.
Presiden Perintahkan Menkopolhukam dan Kapolri Atasi Kerusuhan di Aceh

Dalam pernyataan tertulis dari kantor kepresidenan Indonesia yang diterima VOA, Presiden Joko Widodo melalui telepon meminta kedua pejabat tinggi itu untuk mengambil langkah cepat guna mengatasi kerusuhan di Singkil, Aceh, agar tidak meluas. Presiden juga menegaskan perlunya segera memulihkan perdamaian dan kerukunan bersama, dengan menjamin perlindungan bagi setiap warga negara.

Sedikitnya satu orang tewas dan empat luka-luka akibat tembakan senjata api dalam kerusuhan di desa Dangguran, kecamatan Simpang Kanan, kabupaten Singkil, Selasa siang. Menurut wartawan radio XTRA FM, Sahab Khadafi, yang meliput langsung kejadian itu di lapangan, kerusuhan pecah karena warga menilai pemerintah kabupaten tidak memenuhi janji mereka untuk menertibkan rumah-rumah ibadah yang marak ada di daerah itu.

“Ini merupakan kelanjutan demonstrasi 6 Oktober lalu di kantor bupati, yang menuntut agar rumah ibadah yang tidak memiliki ijin supaya segera ditertibkan. Demonstran memberi tenggat waktu hingga hari ini (Selasa, 13/10) untuk digusur. Hari ini warga kembali melakukan aksi susulan menuntut janji karena Pemda belum juga melakukan tindakan apapun, apalagi pembongkaran. Sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa ada 10 tempat ibadah yang akan ditertibkan dan baru akan dieksekusi tanggal 19 Oktober. Tapi massa meminta eksekusi dilakukan hari ini. Massa yang semula melakukan orasi dan pawai keliling akhirnya panas, dan berujung dengan terjadinya kerusuhan,” kata Sahab.

Keberadaan gereja tanpa ijin, yang di Aceh dikenal sebagai “undung-undung,” dan pelaksanaan kegiatan beribadah warga non-Muslim yang kian marak di daerah yang mayoritas berpenduduk Muslim ini, telah sejak lama memicu keprihatinan warga setempat.

Singkil memiliki jumlah penduduk 130 ribu jiwa, termasuk sekitar 15 ribu jiwa atau sekitar 12% penduduk non-Muslim. Berdasarkan perjanjian damai antara warga Muslim dan Kristen tahun 1979, yang kemudian diperkuat lagi tahun 2001, disepakati ada satu gereja dan empat “undung-undung.” Tetapi saat ini ada 26-28 gereja tanpa ijin atau “undung-undung.”

Warga telah berulangkali meminta pemerintah kabupaten setempat untuk melakukan penertiban dengan meminta pengelola “undung-undung” agar mengikuti prosedur pendirian gereja sesuai aturan. Tetapi pemerintah daerah sangat lambat mengantisipasi tuntutan itu.

“…Seiring bertambahnya jumlah warga non-Muslim, kebutuhan akan tempat ibadah bertambah, sehingga tak heran jika semakin hari undung-undung semakin bertambah,” tambah Sahab.

Sahab juga menjelaskan bahwa warga non-Muslim sudah menyampaikan kebutuhan rumah ibadah mereka kepada pemerintah lokal, namun menurutnya ada semacam “kelalaian” dari pemerintah daerah terkait hal ini karena hingga saat ini ada 26-28 undung-undung di Singkil dan ini membuat warga geram dan marah.

Kerusuhan pun tak terkendali Selasa siang, sedikitnya seorang pengunjuk rasa tewas tertembus peluru dan empat lainnya luka-luka. Melihat jatuhnya korban, massa pun mengamuk dan membakar “undung-undung” di daerah itu.

Kementerian Agama hingga saat ini belum selesai membahas RUU Perlindungan Umat Beragama, yang di dalamnya termasuk aturan tentang pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama di lingkungan masyarakat. Pendirian rumah ibadah sejuah ini masih berada di bawah peraturan bersama menteri.

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, maka pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan dan juga komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di daerah tersebut, dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Termasuk di dalamnya pengajuan daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah sedikitnya 90 orang yang disahkan pejabat setempat, dukungan sedikitnya 60 warga yang juga disahkan pejabat setempat, rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama di tingkat kabupaten dan rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Dalam sebuah forum diskusi VOA di Bandung, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan akan menyempurnakan RUU Perlindungan Umat Beragama ini, tetapi hingga sekarang belum ada perkembangan.

Persatuan Gereja Indonesia PGI dalam pernyataan tertulisnya menyatakan sangat prihatin dan mengutuk keras tindakan intoleransi yang telah menimbulkan korban dan rasa tidak aman di Singkil. PGI juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas terhadap tindakan intoleran, dengan menyelidiki dan mengajukan mereka yang terlibat ke muka hukum.

Hingga laporan ini disampaikan, situasi keamanan di Singkil masih kondusif. Menurut laporan warga dan kontributor VOA di lokasi, tentara dan polisi ditempatkan di sejumlah sudut kota yang strategis. Meskipun demikian tidak bisa dihindari berkembangnya isu-isu tidak bertanggungjawab seperti adanya warga yang hilang dan terpaksa mengungsi karena khawatir kerusuhan akan berlanjut.

.
Pembakaran Rumah Ibadah di Aceh, Panglima TNI Turun Tangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo akan turun langsung menangani bentrokan antar warga di Kabupaten Aceh Singkil, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada Rabu (14/10), besok. Bentrokan diduga dipicu oleh pembakaran tempat ibadah pada Selasa siang, tadi.

“Hari ini Kapolda ke sana, besok Panglima ke sana,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla.

JK mengaku telah berkomunikasi dengan Gubernur Aceh terkait insiden tersebut. Menurut dia, insiden tersebut dipicu kesalahpahaman antarwarga setempat.

“Saya sudah bicara dengan Gubernur Aceh. Memang ada kesalahpahaman masalah di situ. Jadi mudah-mudahan bisa diselesaikan oleh pejabat di situ, panglima, gubernur, kapolda dia sudah ke sana,” kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (13/10).

Menurut JK, terdapat satu korban tewas akibat terkena tembakan senapan angin dalam betrokan itu. JK meminta agar seluruh masalah terkait Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) dapat diselesaikan dengan baik.

“Ya semua masalah SARA harus diselesaikan dengan baik, adil, sesuai aturan supaya jangan timbul masalah,” tegas dia.

Bentrokan tersebut dikabarkan disebabkan oleh adanya pembakaran tempat ibadah yang tidak mengantongi izin. Hingga kini, penyelesaian insiden itu masih diupayakan.

.
Sebanyak 300 Personel TNI-Polisi Dikerahkan ke Aceh Singkil

Jakarta, CNN Indonesia — Kabupaten Aceh Singkil di Provinsi Aceh saat ini dijaga ketat oleh tentara dan polisi setelah kerusuhan pecah di wilayah itu, Selasa siang tadi.

Seratus lebih prajurit TNI dan polisi dikerahkan untuk menjaga agar situasi di Aceh Singkil tak kembali memanas. Saat ini kondisi sudah mulai tenang dan terkendali.

“Alhamdulillah, sekarang bisa diatasi. TNI menambah personel. Jadi TNI menurunkan 150 personel, dan Polres juga 150 personel,” kata Bupati Aceh Singkil, Safriadi, kepada CNN Indonesia.

Menurut Safriadi, saat ini massa yang terlibat bentrokan sudah berarak pulang.

Kerusuhan bermula pukul 11.00 WIB ketika sekitar 700 orang mendatangi satu gereja di Desa Suka Makmur, dan membakarnya. Massa membawa senjata tajam sehingga aparat keamanan pada awalnya sempat kesulitan menghadang mereka.

“Polisi tak bisa berbuat apa-apa selain meminta jemaat untuk pergi,” ujar Pendeta Erde, Kepala Gereja di HKI Gunung Meria.

Selanjutnya setelah membakar gereja, kata Pendeta Erde, massa melakukan sweeping. “Betul, ada sweeping, dan ada satu korban tewas dari warga. Sekarang sudah tenang,” ujar Safriadi, sang Bupati.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan jajarannya di Aceh Singkil terus berupaya untuk meredam emosi massa di daerah itu.

.
150 Personil TNI/Polri Dikerahkan Kawal Perbatasan Aceh-Tapteng

SIBOLGA – 150 personil TNI dan Polri bersenjata lengkap diterjunkan mengamankan wilayah perbatasan Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Hal itu terkait dengan aksi kerusuhan yang terjadi di daerah Aceh Singkil, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Selasa (13/10) lalu.

“Dari jumlah 150 personil ini, sebanyak 35 di antaranya adalah personil Brimob, 45 personil Polisi dari Polres Tapteng dan sisanya TNI. Penempatan seluruh personil TNI/Polri tersebut telah dilakukan sejak Selasa malam lalu,” kata Kapolres Tapteng, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Boni JS Sirait, Rabu (14/10/2015).

AKBP Boni mengatakan, situasi di daerah Tapteng sampai dengan saat ini masih aman dan kondusif. Dari hasil laporan intelijen, pihaknya tidak melihat adanya tanda-tanda pergerakan massa dari wilayah Tapteng ke Aceh Singkil.

“Karena memang, sebelumnya juga, kita sudah mengumpulkan sekaligus mengimbau para tokoh agama dan tokoh masyarakat serta lainnya yang ada di daerah ini untuk tetap menjaga keamanan dan kekondusifitas ini,” tutur Boni.

Soal adanya pengungsi, diakui, bahwa sejak Selasa 13 Oktober 2015 malam lalu, telah terjadi pergerakan massa dari daerah Aceh Singkil ke wilayah Desa Saragih, Kabupaten Tapteng.

Jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari seribuan orang. Dan mereka ditempatkan dibeberapa lokasi seperti dibangunan milik Katolik dan gedung-gedung sekolah milik pemerintah daerah Kabupaten Tapteng.

“Untuk kebutuhan logistik dan pangan para pengungsi, juga sudah ada, baik yang berasal dari Pemkab Tapteng berupa makanan dan minuman. Juga dari pihak-pihak lainnya. Bahkan Bupati Tapteng Sukran Jamilan Tanjung dan juga Dandim Letkol Inf Indra Kurnia masih berada dilokasi untuk memantau perkembangan,” pungkasnya.

Sumber : http://daerah.sindonews.com/