Pemkot Ingin Akuisisi Bangunan Benteng Vastenburg

Solopos.com, SOLO — Pemerintah Kota (Pemkot) Solo berniat mengakuisisi bangunan Benteng Vastenburg. Surat permohonan akusisi bangunan Benteng Vasteburg telah diserahkan Pemkot ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan) belum lama ini.

“Kami tinggal menunggu surat keputusan mengelola bangunan Benteng Vastenburg,” kata Kepala Dinas Tata Ruang Kota (DTRK) Solo Agus Djoko Witiarso, Minggu (4/10/2015).

Bangunan Vastenburg, lanjut Agus, tercatat sebagai aset Kemenhan. Menurut Agus, dengan nanti diambilalihnya pengelolaan bangunan Benteng Vastenburg oleh Pemkot, langkah untuk mengakuisisi seluruh kawasan tersebut semakin terbuka.

“Kalau bangunan sudah kita kelola sendiri, tinggal melangkah untuk mengakusisi lahan yang kini dimiliki perseorangan,” katanya.

Dia mengakui dana yang dibutuhkan untuk akuisisi kawasan Benteng Vastenburg sangat besar. Pemkot meminta ada langkah konkrit dari Pemerintah Pusat untuk menyelamatkan benda cagar budaya itu.

“Idealnya Benteng Vastenburg bisa dikelola pemerintah, untuk memudahkan dalam hal pemeliharaan dan pelestarian agar tetap utuh dan baik,” katanya.

Kepala Bidang (Kabid) Pelestarian Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya DTRK Solo, Mufti Raharjo mengatakan saat ini Pemkot tengah menyusun Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP) dengan melibatkan unsur akademi, praktisi, maupun pemerhati cagar budaya.

RAKP disusun dengan harapan mampu mengienvetarisir kawasan cagar budaya. Disamping itu untuk mempermudah dalam pelestarian cagar budaya.

.
Bahan Penelitian untuk Temukan Cara Tanggulangi Terorisme

LAMONGAN (BM) – Selama tujuh hari, staf dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI melakukan pengumpulan data terkait pencegahan dan penanggulangan terorisme di Lamongan.

Tidak ada pernyataan resmi dari Kolonel (Inf) FX Giono sebagai pemimpin rombongan dari Balitbang Kemenhan RI tentang dipilihnya Lamongan sebagai lokasi pengumpulan data tersebut.

Saat diterima Sekkab Yuhronur Efendi di Guest House Pemkab Lamongan, Selasa (29/9), Kolonel FX Giono hanya menyebutkan dia bersama staf dari Balitbang Kemenhan akan berada di Lamongan selama tujuh hari.

Disebutkan perwira menengah ini lima instansi yang dijadikan lokasi pengumpulan data selama di Lamongan di antaranya Kodim 0812 Lamongan, Polres Lamongan Kantor Kemenag, Badan Kesatuan Kebangsaan Politik dan Dinas Pendidikan Lamongan.

“Tujuan kami ke sini bukan dalam rangka kunjungan kerja. Namun dalam rangka melaksanakan pengumpulan data sebagai bahan penelitian kami untuk menyusun rekomendasi kepada pimpinan. Sehingga nanti kami akan lebih banyak mendengarkan dari pada memberikan arahan,” tutur dia saat di Guest House Pemkab Lamongan.

Penelitian dan pengumpulan data tersebut, lanjut dia, terutama terkait kegiatan pencegahan dan penanggulangan terorisme melalui lembaga pendidikan formal dan non formal.

“Kami berharap lewat penelitian ini bisa menemukan model dan cara pendidikan yang bisa diterima semua paham serta bisa diakomodir semua golongan sehingga mereka bisa diarahkan. Kami yakin semua paham memiliki tujuan untuk membangun Negara Indonesia,” jelas dia di acara yang juga diikuti Forum Komunikasi Umat Beragama Lamongan dan Camat Kota Lamongan, Babat, Solokuro dan Brondong tersebut.

Sementara Yuhronur Efendi menyebutkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lamongan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah seringkali mengadakan koordinasi terkait upaya deradikalisasi. Di antaranya dengan membuat program kegiatan ekonomi produktif.

Sumber : http://www.beritametro.co.id/

.
Kodim 0413 Bangka Gelar Seminar Wawasan Kebangsaan

BANGKAPOS.COM, BANGKA — Kodim 0413 Bangka mengelar kegiatan seminar wawasan kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke 70 Tahun 2015, Jumat (2/10/2015) di Gedung Sepintu Sedulang Sungailiat.

Seminar ini diikuti oleh para pelajar SLTA se Kabupaten Bangka, FKPPI Kabupaten Bangka, PPRI Kabupaten Bangka dan KNPI Kabupaten Bangka.

Diakui Mayor Inf Ruhin, Perwira Penghubung (Pabung) Kabupaten Bangka Induk Kodim 0413 Bangka, tujuan seminar ini untuk menambah wawasan kebangsaan generasi muda bangsa.

“Menyatukan gerak dan langkah generasi muda yang terarah. Seminar ini juga bertujuan untuk memahami berbagai permasalahan yang dianggap ancaman untuk memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI,” jelas Ruhin kepada bangkapos.com.

Kegiatan ini menghadirkan Gubernur Bangka H Rustam Effendi, Kapolda Babel Brigjen Pol Gatot Subiyatoro, Dandrem 045/Garuda Jaya Kolonel Inf Murlim Mariadi, Kakorda Kemenhan Kepulauan Bangka Belitung Kolonel ARM, J Jolly Suawa, dan Kepala Bappeda Babel Yan Megawandi sebagai narasumber yang dipandu Gustari sebagai moderator.

Namun gubernur dan kapolda tidak hadir dalam seminar ini. Seminar ini dihadiri Bupati Bangka diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Arman Agus, Dandim 0413 Bangka Letkol Inf Utten Simbolon, Danramil 413-09/Sungailiat, Kapolres Bangka diwakili Wakapolres Bangka Kompol Joko Isnawan.

Pada kesempatan itu para mahasiswa dan pelajar berdialog dengan nasumber mengenai berbagai permasalahan yang terjadi saat ini yang bisa mengancam wawasan kebangsaan Indonesia.

Jolly: Jika Terjadi Konflik Ulah Oknum Bukan Instansi

BANGKAPOS.COM, BANGKA — Arta Wardani, SMAN 1 Sungailiat melontarkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana memperbaiki persepsi di kalangan pelajar sendiri yang berpikiran buruk terhadap aparat penegak hukum.

Pemikiran negatif ini terbentuk karena adanya berbagai masalah yang terjadi selama ini seperti bentrok antara polisi dengan TNI AD dan lainnya.

“Sekarang ini banyak pemikiran negatif terhadap bangsa Indonesia. Seperti polisi sendiri sering disebut tekek yang seharusnya tidak pantas diucapkan oleh pelajar yang terdidik, ini terjadi karena mungkin karena kami melihat seperti adanya bentrok polisi dan TNI.

Bagaimana cara untuk memperbaiki pemikiran kami yang buruk kepada aparat ini karena bagaimana pemuda Indonesia bisa mencintai Indonesia kalau tidak mencintai Indonesia sendiri,” tanya Arta saat seminar wawasan kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke 70 Tahun 2015, Jumat (2/10/2015) di Gedung Sepintu Sedulang Sungailiat.

Menanggapi pertanyaan tersebut Kakorda Kemenhan Kepulauan Bangka Belitung Kolonel ARM, J Jolly Suawa menjawab jika terjadi perpecahan atau konflik, itu dilakukan oleh oknum sehingga tidak patut menjadi contoh.

“Ada konflik misalnya instansi dengan instansi itu ulah oknum bukan instansi. Oknum yang didalamnya, karena sifat manusia inikan berbeda-beda, pikiran boleh baik tetapi hati belum tentu baik. Untuk itu generasi muda hendaknya memberikan saran, jika memang ada kekurangan dari lembaga pemerintah kalian bisa memberikan saran,” kata Jolly.

Diakuinya upaya pemimpin untuk meningkatkan perekenomian masyarakat sudah luar biasa namun dalam melaksanakan kesejahteraan masyarakat ini banyak kepentingan ingin membatalkan upaya pemerintah tersebut karena kepentingan konflik. Ini yang harus diwaspadai generasi muda jangan sampai menjelekkan pemerintah.

Dia mencontohkan dulu Indonesia dikenal dengan kerajaannya seperti Sriwijaya, dan Majapahit. Kerajaan ini hancur karena adanya konflik di kerajaan itu sendiri.

“Begitu juga dengan pemerintah kita sekarang ini lagi bangun yang lainnya mulai menjatuhkan, adanya unjuk rasa minta turunkan. Kita sebagai generasi muda harus menghargai pemimpin kita,” pesan Jolly.

Untuk itu dia mengatakan generasi muda harus mewaspadai adanya upaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.