Pembangunan JIPP oleh Kemhan Alami Kemajuan Signifikan

RMOL. Pembangunan Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) di kawasan Kalimantan Barat mengalami kemajuan signifikan.

Kemajuan proyek JIPP, yang dilaksanakan Kementerian Pertahanan (Kemhan), terbukti saat Kantor Berita Politik RMOL dan beberapa media meninjau pelaksanaannya di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Proyek JIPP yang dipantau terletak persis di samping pos pemeriksaan lintas batas Indonesia-Malaysia.

“Di tahun ini, JIPP yang ditargetkan selesai dibangun adalah 309 kilometer. Hari ini sudah sampai 30 kilometer dari empat segmen,” ujar Direktur Pengerahan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Brigjen TNI Subagio, ketika ditemui di lokasi pembangunan, Sabtu (3/10).

Terkait hal ini, Brigjen TNI Subagio adalah pemangku jabatan Komandan Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Pengamanan dan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan.

“Sesuai program prioritas Kabinet Kerja, salah satunya membangun Indonesia dari pinggir, Menhan sangat serius mewujudkannya,” ujar Subagio.

Pekerjaan JIPP berpayung hukum Peraturan Presiden tentang rencana tata ruang perbatasan. JIPP sendiri adalah bagian dari pembangunan fisik.

“Dalam hal fisik, pembangunan perbatasan mulai dari Temajuk di barat sampai Sungai Ular di utara. Kalau panjang totalnya 2019 kilometer (perbatasan darat dengan Malaysia di Kalimantan),” jelas Subagio.

Pembangunan fisik selain JIPP yang dilaksanakan Kemhan adalah renovasi pos perbatasan, pengembangan teknologi pemantau tapal batas, pengadaan drone dan lapangan terbangnya, helipad dan penambahan alat komunikasi dan transportasi di masing-masing pos perbatasan.

Sedangkan pembangunan non fisik antara lain kesadaran bela negara di sembilan kecamatan di perbatasan, penyuluhan hukum, sosialisasi batas darat, bakti kesehatan dan perundingan batas negara antara Indonesia dan Malaysia.

“Saya secara umum Dansatgas pembangunan fisik dan non fisik,” ucapnya.

Subagio juga jelaskan, tujuan pembangunan JIPP adalah agar keamanan perbatasan dengan Malaysia dapat dipantau riil time, selain mempermudah tugas patroli perbatasan yang dilakukan TNI.

Dalam pembangunan JIPP, Kemhan meminta bantuan pasukan dari Mabes TNI dan TNI AD.

“Pelaksananya adalah Direktorat Zeni TNI AD dan Zeni Kodam Tanjungpura. Jumlah pasukan sesuai kebutuhan, mereka yang menentukan,” ungkapnya.