Menhan Ryamizard tunggu progres pembentukan BSN
Rabu, 7 Oktober 2015Jakarta (ANTARA News) – Menteri Pertahanan Ryamizad Ryacudu masih menunggu progres dari proses pembentukan Badan Siber Nasional (BSN) yang akan dibentuk Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
“Itu (BSN) kan belum ada, dia (Menkopolhukam) buat dulu dong, karena kami sudah ada,” katanya di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Senin.
Ryamizad mengatakan Kemhan sudah memiliki bagian yang menangani masalah siber yang sudah bekerja dan menangkis serangan siber.
Dia merasa bingung ketika ditanyakan kesiapan institusinya berkoordinasi dengan BSN ketika badan itu belum dibentuk.
“Namun kalau sudah dibentuk (BSN), kami siap berkoordinasi,” ujarnya.
Sebelumnya Menkopolhukam, Luhut Pandjaitan mengatakan telah membentuk tim khusus yang bertugas mengkaji Badan Siber Nasional.
Menurut Luhut, tim itu akan melaporkan hasil pekerjaannya pada akhir September 2015 atau paling lambat awal Oktober 2015.
“Hasil kerja tim itu akan dilaporkan pada akhir September atau maksimal awal Oktober 2015,” katanya.
Luhut menegaskan keberadaan BSN itu langsung di bawah Presiden namun dirinya belum tahu Presiden akan menugaskan kementerian mana.
.
DPR bersama Kemhan bahas rencana pembentukan Badan Cyber Nasional
Jakarta (ANTARA News) – Komisi I DPR menggelar Rapat Kerja dengan Kementerian Pertahanan untuk membahas pagu anggaran dan sejumlah isu strategis, antara lain rencana pembentukan Badan Cyber Nasional.
“Usulan rapat dilakukan tertutup dikarenakan banyak pembahasan dalam pendalaman yang sifatnya sensitif,” kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, di ruang rapat Komisi I, Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin.
Mahfudz sempat memberikan gambaran mengenai agenda Raker itu, yang menjadi bahan pendalaman bagi anggota Komisi I DPR, sebelum dirinya memutuskan rapat dilakukan tertutup.
Dia mengatakan, akan dibahas terkait pengurangan anggaran Kemhan dan TNI dalam pagu anggaran 2016, yaitu menurun senilai Rp7 triliun.
“Isu kebijakan pertahanan di dalam mengantisipasi dinamika politik di dalam kawasan kita, khususnya Laut Tiongkok Selatan,” ujarnya.
Politikus PKS itu menilai, tensi ketegangan di wilayah tersebut semakin meningkat, dan perlu pembelajaran secara geopolitik dan sisi pertahanan.
Selain itu, menurut dia, bagaimana soal kebijakan kerja sama dengan negara sahabat, karena di era Komisi I DPR sebelumnya menilai perlu penguatan kerja sama.
“Sejak periode Komisi I sebelumnya sudah dicanangkan, perlu dilakukan penguatan dengan para negara sahabat secara strategis,” katanya.
Selain itu, menurut dia, akan didiskusikan mengenai rencana pembentukan Badan Cyber Nasional, yang dilakukan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
Menurut dia, Kemhan sudah sejak lama membentuknya dengan nama cyber defence sehingga Komisi I DPR RI perlu mendapatkan pandangan Kemhan.
Raker itu dipimpin Mahfudz Siddiq dan dihadiri Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu.
.
Menhan Tunggu Progres Pembentukan BSN
[JAKARTA] Menteri Pertahanan RI, Ryamizad Ryacudu mengatakan pihaknya masih menunggu progres proses pembentukan Badan Siber Nasional yang akan dibentuk Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
“Itu (BSN) kan belum ada, dia (Menkopolhukam) buat dulu dong, karena kami sudah ada,” katanya di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta, Senin (21/9).
Ryamizad mengatakan Kemhan sudah memiliki bagian yang menangani masalah siber yang sudah bekerja dan menangkis serangan siber.
Dia merasa bingung ketika ditanyakan kesiapan institusinya berkoordinasi dengan BSN ketika badan itu belum dibentuk.
“Namun kalau sudah dibentuk (BSN), kami siap berkoordinasi,” ujarnya.
Sebelumnya Menkopolhukam, Luhut Pandjaitan mengatakan pihaknya telah membentuk tim khusus yang bertugas mengkaji Badan Siber Nasional.
Menurut Luhut, tim itu akan melaporkan hasil pekerjaannya pada akhir September 2015 atau paling lambat awal Oktober 2015.
“Hasil kerja tim itu akan dilaporkan pada akhir September atau maksimal awal Oktober 2015,” katanya.
Luhut menegaskan keberadaan BSN itu langsung di bawah Presiden namun dirinya belum tahu Presiden akan menugaskan kementerian mana.
.
Bahas Anggaran, Komisi I Rapat Tertutup dengan Menhan
Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja (Raker) dengan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, Senin (21/9/2015).
Rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis dan pagu anggaran Kementerian Pertahanan pada RAPBN 2016. Namun rapat dilakukan secara tertutup.
“Usulan rapat dilakukan tertutup. Dikarenakan banyak pembahasan dalam pendalaman yang sifatnya sensitif,” kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq saat memimpin rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2015).
Kata Mahfudz, salah satu pembahasan raker yaitu, terkait pengurangan anggaran Kemenhan dan TNI yang diajukan dalam RAPBN 2016.
“Kalau dibandingkan dengan Kemenhan yang dulu mengalami penurunan, disaat Kemenhan TNI sedang melakukan penguatan,” tambahnya.
Selain itu menurut politikus PKS ini, Komisi I bersama Kemenhan akan mendiskusikan pembentukan badan cyber nasional.
“Ini sudah dilakukan sejak lama di Kemenhan dengan nama cyber defense. Kita ingin tahu seperti apa pandangan Kemenhan,” kata Mahfudz.
.
Komisi I dan Kemenhan gelar rapat tertutup bahas pemotongan anggaran
LENSAINDONESIA.COM: Komisi I DPR RI dan Menteri Pertahanan Jenderal (Pern) Ryamirzad Ryacudu menggelar rapat tertutup, Senin (21/9/2015). Mitra kerja tersebut membahas soal isu pertahanan, khususnya politik kawasan.
Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq menggelar rapat (Raker) dengan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu yang dimulai sekitar pukul 10.10 WIB itu dilakukan secara tertutup dalam rangka membahas sejumlah isu strategis dan pagu anggaran Kementerian Pertahanan pada RAPBN 2016.
Baca juga: Dubes terpilih harus bisa jadi ‘sales’ untuk Indonesia dan Akibat Hercules, Komisi I isyaratkan “alergi” hibah alutsista bekas
“Usulan rapat dilakukan tertutup. dikarenakan banyak pembahasan dalam pendalaman yang sifatnya sensitif,” ujar pimpinan rapat, Mahfudz Siddiq, di ruang rapat komisi I, Gedung DPR RI, Jakarta.
Mahfudz sempat memberikan gambaran pertanyaan yang nantinya menjadi bahan pendalaman bagi anggota komisi tersebut. Terkait adanya pengurangan anggaran kementerian pertahanan dan TNI yang diajukan dalam RAPBN 2016, bila dibandingkan dengan pagu anggaran Kementerian Pertahanan sebelumnya.
Lebih lanjut ia mengatakan pertemuan tersebut penting dikakukan guna membahas kebijakan pertahanan serta antisipasi dinamika politik kawasan negara, khususnya di wilayah Laut China Selatan.
“Antisipasi dinamika politik kawasan, tensi ketegangan makin meningkat, dimana perlu pembelajaran secara geopolitik dan sisi pertahanan,” ujar Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta.
Lebih jauh dijelaskan Mahfudz, Komisi I akan memastikan terkait rencana mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Moeldoko yang lalu soal keinginan pembentukan unit komando di beberapa Kodam.
“Kita juga akan mendiskusikan setelah mendengar paparan rencana oleh eks Panglima TNI soal rencana pembentukan komando di beberapa Kodam,” jelas Dia.
Selain itu, politisi PKS ini pun menambahkan, juga akan dilakukan pembahasan terkait rencana pembentukan Badan Cyber Nasional. Hal ini ini seiring dengan wacana Cyber Defense yang dihembuskan pihak Kemenhan.
“Kita akan dikusikan mengenai pembentukan badan cyber nasional, karena sudah lama di Kemenhan dikenal nama Cyber Defense, kita ingin tahu seperti apa pandangan mereka,” imbuh Ketua Komisi I ini.
.
DPR-Kemhan Rapat Tertutup Bahas Isu Strategis
JAKARTA – Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja tertutup dengan Menteri Pertahanan, Jenderal (Purn) Ryamirzad Ryacudu untuk membahas isu-isu strategis.
Ketua Komisi I, Mahfud Sidiq memaparkan, dalam pertemuan tersebut pihaknya akan membahas kebijakan pertahanan serta antisipasi dinamika politik kawasan negara, khususnya di wilayah Laut China Selatan.
“Antisipasi dinamika politik kawasan, tensi ketegangan makin meningkat, dimana perlu pembelajaran secara geopolitik dan sisi pertahanan,” ujar Mahfud di komplek DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2015).
Selain itu, politikus PKS itu memastikan akan menindaklanjuti rencana mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Moeldoko yang ingin membentuk unit komando di beberapa Kodam.
“Kita juga akan mendiskusikan setelah mendengar paparan rencana oleh eks Panglima TNI soal rencana pembentukan komando di beberapa Kodam,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, lanjut Mahfud, parlemen juga bakal mengeksplorasi lebih jauh rencana pembentukan Badan Cyber Nasional. Pasalnya, di Kemenhan sendiri telah berhembus wacana pembentukan Cyber Defense.
“Kita akan dikusikan mengenai pembentukan badan cyber nasional, karena sudah lama di Kemenhan dikenal nama Cyber Defense, kita ingin tahu seperti apa pandangan mereka,” pungkasnya.
.
Kemhan Pastikan Pembelian Kapal Selam Baru Tahun Depan
[JAKARTA] Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizad Ryacudu memastikan akan membeli kapal selam baru tahun depan. Pengadaan kapal selam itu diharapkan mampu menjaga laut Indonesia dari potensi gangguan.
“Perintah presiden beli baru (kapal selam). Daripada beli 10 (bekas) lebih baik beli 5 baru,” ujar Ryamizard di sela-sela Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen Jakarta, Senin (21/9).
Sebelum membeli kapal selam baru, kata Menhan, pihaknya sudah terlebih dulu menjajaki dari negara mana kapal selam itu dibeli. Menurutnya, kapal selam buatan Rusia lebih baik.
“Kalau kapal selam Rusia paling lama nyelemnya dan paling dalam. Bisa nembak dari laut,” ucapnya.
Sedangkan pembelian pesawat tempur, kata Menhan, belum jadi perioritas namun bukan berarti tidak dibeli. Tahun depan pembelian pesawat tempur itu direalisasikan. Pesawat yang ada saat ini akan diposisikan di lokasi strategis.
“Kalau alutista kan ada, kapal dan pesawat ada. Landasan yang penting. Pesawat itu kan ngisep, klo krikil keisep (pesawat) kan pecah mesinnya. Nanti kalau pakai drone yang bagus, 50-60 kelometer bisa dilihat,” tambahnya.
Ryamizad mengatakan pihaknya menunda pembelian Alat Utama Sistem Senjata di tahun 2016, namun mengalokasikannya untuk perbaikan infrastruktur di Pulau Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan (LCS). Dia mengatakan, negara-negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok saat ini sedang memperebutkan wilayah di LCS.
Menurut dia, Indonesia memiliki hubungan baik dengan kedua negara tersebut. Namun ketika kondisi memanas di wilayah tersebut, maka Indonesia tidak boleh hanya diam.
Komisi I DPR RI menyetujui realokasi anggaran Kementerian Pertahanan senilai Rp 450 miliar untuk digunakan mengantisipasi ketegangan di LCS. Anggaran itu juga untuk kebutuhan penguatan pangkalan militer di Pulau Natuna.
“Komisi I menyetujui usulan melakukan realokasi anggaran sekitar Rp450 miliar untuk kebutuhan penguatan pangkalan TNI di Natuna,” kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq.
Dia menjelaskan, di Natuna sebenarnya sudah ada sarana dan prasarana namun sudah tidak terdukung perawatan dan pengembangannya. Dia menilai, dari sisi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), TNI bisa melakukan pergeseran ke wilayah tersebut namun harus didukung sarana dan prasarana yang baik.
Menurut dia, Indonesia tidak bisa menutup mata banyak kasus konflik militer didorong oleh konflik kepentingan ekonomi.
Komisi I Tawarkan Solusi Keberadaan Atase Pertahanan
[JAKARTA] Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq menawarkan solusi terkait keberadaan atase pertahanan, pascausulan Kementerian Pertahanan agar berada dibawah kementerian tersebut.
“Ini bisa dicarikan solusinya, apakah formatnya Kemhan membawahi atase pertahanan lalu Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI mengorganisir atase militer,” katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (22/9).
Dia menjelaskan, apabila format itu disetujui maka kinerja atase pertahanan tidak akan terganggu karena sifatnya strategis. BAIS TNI menurut dia, bisa menempatkan atase militer berdasarkan kepentingan TNI dengan tiga matra yang dimilikinya.
“Bisa cari jalan keluar dengan kompromi, bisa juga dengan revisi UU TNI Nomor 34 tahun 2004 agar tegas dan jelas atau pendekatan politik antara Kemhan, TNI, dan Kemlu,” ujarnya.
Dia menilai ide Kemhan agar atase pertahanan dibawah kementerian tersebut sebagai instrumen intelijen strategis, punya alasan kuat. Menurut dia, perbedaan tafsir hukum atas keberadaan atase pertahanan itu harus diselesaikan dahulu.
“Meskipun saat ini ada Peraturan Presiden (Perpres nomor 58 tahun 2015 tentang Kemhan), namun masih belum ada pemahaman bersama atas UU TNI, itu harus dituntaskan,” ucapnya.
Mahfudz mengimbau agar Menhan berkomunikasi secara intensif dengan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo guna mencari titik temu pengelolaan atase pertahanan.
Menurut dia, khusus Perpres yang dikeluarkan oleh Jokowi, perlunya sinkronisasi produk hukum agar tidak terjadi tumpang tindih.
Sebelumnya, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) a UU TNI, Bais TNI merupakan perwakilan di berbagai negara dunia. Fungsi mereka menjalankan tugas TNI untuk menangkal setiap bentuk ancaman dalam negeri dengan melakukan operasi intelijen di sebuah negara.
Sumber : http://sp.beritasatu.com/
.
Komisi I DPR: Athan Biar Kembali ke Kemenhan
JAKARTA – Ketua Komisi I DPR RI Mahfud Siddiq meminta, pemerintah menuntaskan proses peralihan atase pertahanan (Athan) dari Bais TNI ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Menurutnya, hal ini merujuk pada masa lalu, Athan berada satu atap bersama TNI dibawah Menteri Pertahanan Keamanan dan Panglima ABRI (Menhankampangab) yang berubah menjadi Kemenhan.
“Proses peralihan yang harus dituntaskan. Dulu Athan masih satu atap, lalu setelah UU TNI dipisah Menhan dengan Panglima, dan di UU TNI, Athan jadi organ Bais TNI, sehingga SDM dikelola oleh Bais, pengajuan oleh menhan,” ujar Mahfud di kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (22/9/2015).
Meski ide Menhan agar Athan berada dibawah mereka secara praktek memiliki alasan kuat, Mahfud menilai harus ada penyelesaian dari sisi hukum. “Ini harus selesai tafsir hukumnya, walaupun sudah ada Perpres,” imbuhnya.
Politikus PKS itu mengimbau, agar terdapat pembahasan antara Menteri Luar Negeri (Menlu), Menhan, dan Panglima TNI. Jika memang terdapat solusi dan kompromi, baru DPR bisa merevisi UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.
“Apakah nanti Menhan membawahi Athan, lalu Bais itu perlu dibicakarakan dengan pihak Menlu. Saya pikir bisa dicari kompromi, bisa revisi UU biar lebih jelas, atau kesepakan politik,” tutur dia.
Sumber : http://news.okezone.com/
.
Ingin Beli Sukhoi, Menhan Akhir Bulan Ini Bertemu Perwakilan Rusia
JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Ryamizad Ryacudu mengatakan dirinya akan segera bertemu dengan perwakilan Rusia untuk membahas pembelian Sukhoi SU-35, akhir September 2015.
“Sejauh ini belum (bertemu perwakilan Rusia), rencananya akhir bulan ini,” katanya di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Senin (21/9/2015).
Hal itu menurut dia, telah menerima instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo untuk pembelian pesawat tempur Sukhoi SU-35.
Menhan mengatakan selama ini TNI AU masih menggunakan pesawat tempur F-5 Tiger yang usianya sudah 40 tahun.
“Ini untuk mengganti F-5 yang usianya sudah 40 tahun, (pilot) lihat terbang saja takut,” ucapnya.
Ryamizard menjelaskan, pembelian Sukhoi SU-35 tidak dilakukan satu skuadron sekaligus, namun secara bertahap. Menurut dia, Indonesia direncanakan akan membeli setengah skuadron pesawat Sukhoi SU-35.
“Itu sudah diproses pemerintah dan instruksi presiden,” ujarnya.
Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq mengatakan pesawat F-5 saat ini di beberapa negara sudah tidak digunakan lagi, seperti Taiwan sejak dua tahun lalu tidak menggunakannya.
Mahfudz menilai skuadron F-5 milik Indonesia sebenarnya sudah tua dan sudah waktunya diganti.
“Namun Panglima TNI ingin mengganti skuadron F-5 jangan tanggung,” ujarnya.
Politikus PKS itu mengatakan Indonesia harus melakukan lompatan dalam modernisasi alutsista dengan memiliki efek tangkal di kawasan, seperti pesawat Sukhoi SU-35.
.
Bertemu Rusia, Menhan Akan Beli Pesawat Tempur Sukhoi
JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyatakan, akan bertemu pihak Rusia untuk membicarakan rencana pembelian pesawat Sukhoi jenis terbaru SU-35. Menurut Ryamizard, pertemuan tersebut akan digelar akhir bulan September 2015.
“Kita akan bertemu dengan pihak Rusia akhir bulan mendatang,” kata Ryamizard di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin 21 September 2015.
Diakui Ryamizard, pengadaan pesawat Sukhoi jenis terbaru itu akan dilakukan bertahap. Hal itu kata Ryamizard, lantaran ada pemangkasan anggaran yang dialokasikan untuk pertahanan.
Dalam rapat kerja antara Menhan dengan Komisi I DPR, alokasi angggaran pertahanan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 lebih rendah jika dibandingkan APBN 2015.
“Ada pengurangan sekitar 10 triliun. Tahun 2015 itu sebesar 102 triliun,” ucap Ryamizard.
Namun demikian, berkurangnya anggaran pertahanan tidak menyurutkan niat pemerintah untuk membeli pesawat baru. Ryamizard mengatakan, saat ini alat utama sistem persenjataan (alutsista), khususnya jenis pesawat tempur yang dimiliki Indonesia sudah uzur.
Hingga kini, TNI Angkatan Udara (AU) masih menggunakan pesawat tempur F-5 Tiger yang sudah berusia sekitar 40 tahun. Menurut Ryamizard, saking uzurnya pesawat tempur jenis F-5 yang dimiliki TNI AU, membuat sebagian pilot enggan menggunakannya.
Karenanya, Ryamizard berharap pembelian SU-35 sebagai pengganti, dapat dilakukan secepatnya. “F-5 sudah 40 tahun, pilot terbang saja takut, makanya harus beli yang baru. Tapi bertahap dan tidak beli satu skuadron sekaligus,” tandas Ryamizard.
source: http://nasional.sindonews.com
.
Akhir Bulan, Menhan Bahas Pembelian SU-35 dengan Rusia
JAKARTA – Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu memastikan akhir bulan ini, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan perwakilan Rusia terkait rencana pembelian pesawat tempur Sukhoi SU-35.
“Sudah ada instruksi dari presiden, akhir bulan ini rencananya pertemuan digelar,” kata dia di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (21/9/2015).
Ryamizard mengatakan, saat ini alat utama sistem persenjataan (alutsista), khususnya jenis pesawat tempur yang dimiliki Indonesia sudah uzur. Hingga saat ini, TNI AU masih menggunakan pesawat tempur F-5 Tiger yang sudah berusia sekira 40 tahun.
Menurut Ryamirzad, pihaknya akan membeli pesawat tempur generasi terbaru itu secara bertahap. Sesuai dengan alokasi anggaran yang diberikan pemerintah untuk pembelian Sukhoi SU-35 tersebut.
“Itu sudah diproses pemerintah,” tuturnya.
Ryamirzad menuturkan, saking uzurnya pesawat tempur jenis F-5 yang dimiliki TNI AU, membuat sebagian pilot enggan menggunakannya. Sebab itu, ia berharap pembelian SU-35 sebagai pengganti, dapat dilakukan secepatnya.
“F-5 kan sudah 40 tahun, pilot terbang aja kan takut, maknaya harus beli yang baru. Tapi bertahap dan tidak beli satu skadron sekaligus,” tuturnya.
Sumber : http://news.okezone.com/