Menkopolhukam Bakal Tindak Tegas Pejabat Daerah Papua yang Sering Keluyuran

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Koordinator politik Hukum dan HAM Luhut Binsar Pandjaitan menyidir sejumlah pejabat daerah di Papua yang sering keluyuran. Ia sudah meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menindak pejabat tersebut.

“Kita juga sepakat mengambil sikap, tadi dengan Mendagri, bahwa banyak pejabat-pejabat di daerah, yang tidak tinggal di daerah pemerintahannya. Banyak membuang waktu di Jakarta dan tempat lain,” kata Luhut dalam jumpa pers usai rapat koordinasi di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2015).

Menurut Luhut, Mendagri Tjahjo Kumolo telah menyatakan bersedia akan membuat peraturan agar pejabat-pejabat daerah tersebut tidak lagi keluyuran hingga waktu tertentu. Dikatakan Luhut, semua menteri dan kepala lembaga juga menyatakan setuju dengan pemberlakuan peraturan tersebut.

“Ini segera dirumuskan. Sehingga dengan demikian, jangan menyalahkan seolah-olah pemerintah pusat tidak memerhatikan Papua. Bahwa ada kekurangan-kekurangan di Papua dari pusat, kita akan perbaiki,” tukas dia.

Luhut menegaskan, dalam rapat kali ini pihaknya banyak membahas terkait Papua beserta cara mengatasinya dengan baik. Luhut merasa kesal bahwa pemerintah Pusat sering dipersepsikan tidak memerhatikan Papua.

“Kita tidak mau didikte dengan persepsi dari luar seolah-olah kita tidak mengurus Papua dengan benar. Kita sudah memberikan dana lebih dari Rp37 triliun tiap tahun. Tapi kita lihat dana itu sebagian besar, menguap tidak jelas,” pungkas dia.

.
Menko Polhukam: Penerbangan Perintis di Papua Perlu Dievaluasi

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, perlu adanya kajian ulang atau evaluasi terhadap penerbangan perintis di wilayah Papua. Hal itu menyusul kecelakaan pesawat Trigana Air rute Jayapura-Oksibil.

“Yang ?paling penting ke depan ini,” ujar Luhut di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Menurut Luhut, perlu ditinjau mengenai pesawat-pesawat yang terbang di wilayah Papua. Karena wilayah Papua terkenal dengan daerah pegunungan dan perbukitan. Tinjauan ulang bisa lebih difokuskan kepada Standar Operation Procedure (SOP) dan sistem instrumen landing, misalnya untuk panduan pendaratan saat terjadi cuaca buruk, termasuk saat diselimuti kabut tebal.

“Untuk daerah-daerah perintis perlu penelitian ulang mengenai prosedur dan instrumen landing system. Artinya, kalau ada kabut, alat-alat di bawah ada untuk memandu pesawat. Ini kita masih sangat minim, di daerah perintis terutama,” ucap Luhut.

Sejauh ini, Badan SAR Nasional (Basarnas) belum mengetahui penyebab pasti kecelakaan pesawat Trigana Air di Kamp 3 Distrik Okbape, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.

Dugaan kuat, pesawat dengan rute Sentani (Jayapura) ke Oksibil itu menabrak Bukit Tangok di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Pesawat dengan nomor penerbangan IL 267 itu mengangkut 49 penumpang yang terdiri dari 44 orang dewasa, 2 anak, dan 3 bayi.

Burung besi itu diawaki 5 orang, yakni Pilot Capt Hasanudin, First Officer atau Co Pilot bernama Ariadin, 2 pramugari bernama Ika N dan Dita Amelia, serta 1 teknisi bernama Mario. Sehingga, total ada 54 orang dalam pesawat jenis ATR 42 dengan register PK YRN itu.

.
Menko Polhukam: Rp 30 Triliun untuk Papua Menguap tak Jelas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dalam rapat koordinasi Kementerian dan Lembaga di bawah Kemenkopolhukam, salah satu poin yang menjadi agenda pembahasan adalah masalah dan persoalan dalam upaya pembangunan di Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, menilai, selama ini Pemerintah Pusat terus melakukan upaya pembangunan di kawasan paling timur Indonesia tersebut.

Salah satunya adalah memberikan suntikan dana sebesar lebih dari Rp 30 triliun untuk bisa membangun Papua. Bahkan, alokasi dana pembangunan Papua lebih besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain.
”Kami sudah memberikan dana lebih dari Rp 30 triliun tiap tahun. Tapi kami lihat dana itu sebagian besar, menguap tidak jelas,” ujar Menko Polhukam usai menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga di bawah Kemenkopolhukam di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/8).

Tidak hanya itu, pemerintah pusat saat ini memang terus melakukan pembangunan di wilayah Papua, salah satunya dalam aspek konektivitas. Salah satu pembangunan infrastuktur itu adalah pembangunan jalan dari Agas ke Wamena, yang sudah dibangun sejauh 30 kilometer. Nantinya diharapkan dari Wamena akan terbuka jalan ke daerah pegunungan lainnya.

Selain itu, Luhut juga menyoroti soal banyaknya pejabat-pejabat di daerah Papua, yang justru kerap tidak berada di daerah pemerintahannya. Para pejabat itu malah berada di Jakarta atau di daerah-daerah lainnya.

Nantinya, Menkopolhulkam akan meminta Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, untuk memberikan sanksi tegas kepada pejabat-pejabat daerah tersebut. ”Kami bersepakat akan mengambil tindakan tegas sesuai perundangan yang berlaku kepada pejabat yang meninggalkan posnya dalam kurun waktu tertentu,” ujar Luhut.

Menkopolhukam menambahkan, pejabat-pejabat di Papua seharusnya bisa memberikan keteladanan yang baik kepada masyarakat, dengan terus berada di daerah pemerintahannya dan ikut membangun Papua. ”Pejabat di papua harus membuktikan bahwa mereka itu melaksanakan tugas pokoknya, memberikan contoh keteladanan, kepada masyarakatnya bahwa mereka pemimpin yang ada di tengah masyarakat,” kata mantan menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut.

Terkait pemberitaan miring soal perlakukan Pemerintah Indonesia kepada masyarakat Papua, Luhut menilai, pemerintah tidak akan mau didikte oleh persepsi-persepsi yang dihasilkan dari pemberitaan tersebut, seolah-olah pemerintah abai terhadap kesejahteraan masyarakat Papua. Secara perlahan, pemerintah akan terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Bahkan, dalam menyikapi pemberitaan miring tersebut, Menkopolhukam berencana akan membuat situs khusus mengenai pembangunan yang telah dilakukan pemerintah pusat di Papua. ”Kami juga bersepakat membangun website sendiri, yang akan menjelaskan keluar, apa-apa yang sudah kami lakukan, khususnya menyangkut Papua. Sehingga tidak akan dapat beban berita yang tidak baik, seolah-olah Indonesia tidak mempunyai perhatian kepada Papua,” tutur Luhut.

.
Luhut: BIN, TNI, Polri, Kejagung Hadapi Kartel Pangan

“BIN, TNI, Polri dan Kejaksaan Agung bekerja sama menghadapi hal ini (kartel pangan). Kami akan melakukan yang terbaik tanpa membuat gaduh,” ujar Luhut, Selasa (18/8).

Namun, lanjut Luhut, sebelum melakukan tindakan lebih jauh, Kemenkopolhukam akan terlebih dahulu menganalisis data yang akurat, seperti berapa kebutuhan beras nasional sesungguhnya, berapa produksi beras, berapa kebutuhan daging dan berapa yang tersedia.

“Jika data itu sudah ada maka kami bisa melakukan langkah-langkah yang pas,” katanya.

Kemenkopolhukam, kata Luhut, akan terus membuat kebijakan yang bisa membantu stabilitas harga pangan dan berharap bisa menurunkan harga sebesar 30-40 persen dari harga saat ini.
Menurut dia, hal tersebut akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang besar dan membuat rakyat lebih sejahtera.

“Dan itu sangat mungkin untuk dilakukan,” ujarnya.

Pada minggu terakhir, memang marak adanya dugaan kartel pangan, seperti daging sapi, yang mengakibatkan kelangkaan dan tingginya harga.