Komisi I DPR Minta TNI Bantu Polri Amankan Pilkada Serentak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq meminta TNI ikut ambil bagian dalam pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak. Menurut dia, TNI memiliki kemampuan operasi intelejen untuk deteksi dini ancaman yang bisa terjadi dalam pelaksanaan pilkada 9 Desember nanti.

TNI, kata dia, harus lebih mengutamakan pencegahan dalam pengamanan pilkada serentak menggunakan operasi intelejen. “Hal ini lebih murah dibanding mobilisasi pasukan saat pelaksanaan pilkada serentak,” kata dia di kompleks parlemen, Selasa (4/8).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menambahkan, selain operasi intelejen, TNI juga harus siap membantu Polri dalam pengamanan pilkada serentak. Sebab, potensi gangguan saat pilkada sangat mungkin terjadi dengan persiapan dari penyelenggara yang tidak maksimal.

Dalam anggaran pengamanan sendiri, dana yang dibutuhkan Polri lebih dari Rp 1 triliun belum seluruhnya terpenuhi. Bahkan, dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menyimpulkan anggaran dan sumber daya yang ada belum diyakini mendukung pelaksanaan pilkada.

“TNI harus bantu Polri semaksimal mungkin untuk antisipasi potensi-potensi keamanan yang mungkin terjadi,” tegas Mahfudz.

.
DPR Minta Intel TNI Dimaksimalkan Jelang Pilkada

JAKARTA – Jelang penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember 2015, Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq meminta TNI untuk mengerahkan operasi intelijen guna mengantisipasi kejadian yang tak diharapkan.

“Memaksimalkan fungsi intelijen di BIN (Badan Intelijen Negara), BAIS (Badan Intelijen Strategis) dalam rangka membantu Polri untuk deteksi dini,” ungkap Mahfudz di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/8/2015).

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, deteksi dini lebih efektif dan murah ketimbang harus memobilisasi pasukan secara besar-besaran saat penyelenggaraan Pilkada. Diharapkan, deteksi dini tersebut akan membantu pihak Kepolisian yang akan bertugas.

“TNI bantu Polri semaksimal mungkin untuk antisipasi potensi-potensi keamanan yang mungkin terjadi,” imbuhnya.

Diketahui, keamanan Pilkada serentak masih menyisakan permasalahan, terutama soal dana Rp1 triliun untuk Polri yang belum terpenuhi.

Sumber : http://news.okezone.com/