TRANSLATE

Menhan Pikir-Pikir Beli Pesawat Bekas

Selasa, 28 April 2015

Menhan Pikir-Pikir Beli Pesawat Bekas

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu belum berencana membeli pesawat bekas untuk menambah alutsista TNI. Rencana tersebut mengingat peristiwa terbakarnya pesawat TNI Angkatan Udara F-16 beberapa waktu kemarin.

“Pesawat bekas kita akan berpikir ulang. Memang tidak bekas betul sih. Bekas mereka lebih baru dari bekasnya kita. Tapi kedepannya kita akan berpikir ulang,” kata Ryamizard di Balai Samudera, Jakarta Utara, Selasa (28/4/2015).

Namun, menurut Menhan, akan berbeda jika ada negara yang ingin menghibahkan pesawatnya kepada Indonesia. Meski masih memikirkan menggunakan pesawat bekas, namun pihaknya akan tetap menerima pesawat yang dihibahkan dari negara lain.

“Kalau dihibah ya namanya dikasih ya. Diterimalah, ngasih dengan tulus ya kami terima dengan tulus juga dong,” ujarnya.

Ia pun menambahkan, Indonesia akan membeli alutsista sesuai dengan ancaman pertahanan yang diterima Indonesia.

“Jenis yang dibutuhkan ya tergantung ancaman kita. Kita bukan negara agresor yang melakukan perang besar dalam memecahkan masalah. Kita lebih memilih menyelasaikan masalah secara damai melalui dialog,” tutupnya.

Sebelumnya, tanggal 16 April lalu, pesawat F-16 dengan tail number TS-1643 terbakar di Bandara Halim Perdanakusuma. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Pilot Letnan Kolonel Penerbang Firman berhasil melontarkan diri keluar pesawat sebelum jatuh.

.
Menhan Akan Pikir Ulang Beli Alutsista Bekas

Liputan6.com, Jakarta – Pekan lalu, dunia pertahanan Indonesia dikejutkan dengan terbakarnya jet tempur F-16 milik TNI AU. Pesawat tersebut merupakan barang bekas yang dihibahkan Amerika Serikat.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan, penyelidikan guna mengetahui penyebab terbakarnya pesawat tersebut hingga kini masih terus dilakukan.

“Kita masih terus melakukan evaluasi dan penyelidikan mengenai penyebab terbakarnya pesawat tersebut,” ujar Ryamizard di Balai Samudera, Jakarta Utara, Selasa (28/4/2015).

Ryamizard pun mempertimbangkan ke depannya apakah masih perlu menerima hibah atau membeli alat utama sistem senjata (alutsista) bekas dari negara-negara lain. “Kita akan berpikir ulang. Memang kita kan sebetulnya tidak bekas betul sih. Bekas mereka lebih baru dari bekas kita yang ada. Tapi ke depan kita akan berpikir ulang,” jelas Ryamizard.

Saat ditanya pembelian alutsista merupakan intervensi asing, Ryamizard menegaskan tidak ada intervensi. Dia pun menjelaskan, bila memang hibah, maka tidak perlu disusupi kepentingan apapun.

“Tidak ada intervensi. Untuk apa intervensi, negara kita ini berdaulat tidak boleh orang-orang (negara lain) ikut campur di sini. Kalau kita ikut campur pasti negara lain mempertanyakannya. Kalau dihibah ya namanya dikasih, ya diterimalah. Tapi yang ngasih harus tulus (jangan ada kepentingan) akan kami terima juga dengan tulus,” pungkas dia.

Pengelolaan Keuangan Alutsista

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama Kementerian Pertahanan, BIN, TNI, dan Lemsaneg mengadakan kegiatan Forum Akuntabilitas Nasional (FAN) bidang pertahanan. Anggota I BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, dalam pengolaan keuangan, baik Kemhan, TNI, BIN dan Lemsaneg, dari waktu ke waktu telah menunjukan perbaikan yang signifikan. Hal terebut tercemin dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) pada laporan keuangan.

“Namun demikian masih ditemukan kelemahan dalam pengelolaan anggaran keuangan dan Barang Milik Negara yang masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini yang coba kita komunikasikan,” tutur Agung di Balai Samudera.

Sementara itu, Sekjen Kemenhan Letjen TNI Ediwan Prabowo menjelaskan memang Indonesia tengah melakukan moderinisasi alutsista dimana salah satunya memang terkait pengelolaan keuangan. “Memang perubahan sistuasi ekonomi global tak bisa kita prediksi. Karena itu pengelolaan keuangan yang tepat terutama dalam pembelian alutsista menjadi salah satu langkah yang perlu diantisipasi,” jelas dia.

Meski demikian, Ediwan Prabowo menegaskan hal ini tentu tidak menjadi salah satu kendala. Sebab, baik Bappenas maupun Menkeu sudah bisa memprediksi hal tersebut salah satunya terkait anggaran alutsista.

“Hal ini tentu saja sudah diprediksi, di mana Bapennas dan Menteri Keuangan sudah mengantisipasi kebutuhan budget tersebut. Kalaupun memang keadaan kurs mempengaruhi, tentu ini juga mempengaruhi sektor lain dan dua lembaga itu sudah pasti melakukan perhitungan dan pertimbangan,” tandas Ediwan.

.
Menhan: Eksekusi Mati Keputusan Terbaik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pemerintah tak mau diintervensi oleh pihak manapun terkait eksekusi mati terpidana kasus narkoba. Menhan tegas menolk intervensi pihak asing karena hal itu merupakan urusan pemerintah Indonesia.

“Kami tidak mau diintervensi oleh siapa pun. Apa keputusan Presiden sudah dipikirkan dengan matang, kemudian sudah dikoordinasikan. Itu menjadi keputusan yang terbaik,” kata Ryamizard di sela-sela acara Forum Akuntabilitas Nasional Bidang Pertahanan, Selasa (28/4).

Ryamizard pun mendukung sepenuhnya rencana eksekusi mati tersebut. Menurutnya, jangan dilihat dari eksekusi matinya, tapi dampak yang bisa dihasilkan dari bahaya penyebaran narkoba tersebut.

Menurut Menhan, dalam satu hari setidaknya ada 50 orang yang meninggal dunia akibat narkoba. Setidaknya dalam satu tahun ada 18 ribu karena narkoba. “Yang direhab itu 4,5 juta orang. Belum lagi yang tak bisa direhab, kemudian meninggal. Ini (kejahatan) luar biasa,” ujarnya.

Terkait ancaman pemutusan hubungan diplomatik dari Brasil, Australia, dan Perancis akibat rencana eksekusi mati tersebut, Ryamizard menegaskan hal itu akan menjadi tugas dari Kemenlu dan para diplomat. “Mereka harus menjelaskan kepada negara-negara tersebut soal penerapan hukuman tersebut dan dampaknya kejahatan narkoba di Indonesia,” jelasnya.

Menhan mengatakan tak ada penambahan pengamanan dalam eksekusi mati terpidana kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Menurut dia, pengamanan yang dilakukan Polri dan TNI akan berjalan seperti biasa saat eksekusi tahap pertama.

“Biasa-biasa saja,” kata Ryamizard.




Hak Cipta © Kementerian Pertahanan Republik Indonesia