Kemhan Bentuk Forum Akuntabilitas Nasional Pertahanan

Jakarta – Kementerian Pertahanan (Kemhan) membentuk Forum Akuntabilitas Nasional bidang Pertahanan. Forum itu bekerjasama dengan Kemhan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Intelijen Negara (BIN) dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

Sekjen Kemhan Letjen TNI Ediwan Prabowo dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/4) menjelaskan forum itu untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan keuangan negara di lingkungan masing-masing. Forum itu dalam rangka meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Kemudian menciptakan sistem pengendalian internal yang memadai dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban kekuangan negara.

“Forum ini terutama diikuti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Mereka adalah penentu anggaran di lembaga masing-masing,” tuturnya.

Dia menegaskan pengelolaan keuangan di lingkungan Kemhan, TNI, BIN dan Lemsaneg dari waktu ke waktu telah menunjukkan perbaikan. Hal itu tercermin dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Namun diakui masih adan kekurangan dan kelemahan. Masih ada pengelolaan keuangan yang belum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kenyataan itu maka diperlukan Forum Akuntabilitas Nasional, khususnya di bidang pertahanan.

“Forum ini untuk meningkatkan transparansi pelaksanaan anggaran dan akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan,” tegasnya.

Sumber : Suara Pembaruan

.
Kemenhan, BIN dan Lemsaneg Raih WTP

RMOL. Pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan), TNI, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dari waktu ke waktu menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hal itu tercermin dengan diperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan tiga institusi dimaksud.

Namun begitu, diakui masih dijumpai kelemahan dalam pengelolaan anggaran keuangan dan Barang Milik Negara (BMN).

Demikian isi siaran pers Humas dan Luar Negeri Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pusat Komunikasi Publik Kemhan yang diterima wartawan di sela kegiatan Forum Akuntabilitas Nasiona (FAN) di Balai Samudera Kelapa Gading, Jakarta Utara, siang ini (Selasa, 28/4). Acara dibuka langsung oleh Menteri Pertahanan, Rymizard Ryacudu.

Disebutkan, perlu dilakukan kegiatan dalam bentuk FAN dengan melibatkan pimpinan entitas pemeriksaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai unsur pelaksana. Termasuk, melibatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam rangka meningkatkan pemahaman, awareness dan komitmen untuk menciptakan good governance serta sistem pengendali internal yang memadai.

Anggota I BPK, Dr. Agung Firman Sampurna; pengamat bidang pertahanan/milter. Andi Widjajanto, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Dr. Marwanto Harjowiryono; dan Kepala BPKP, Dr. Ardan Adipradana hadir sebagai pembicara.

.
Tanggung jawab uang negara, BPK gandeng Kemhan, BIN dan Lemsaneg

Merdeka.com – Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan komitmen untuk menciptakan good governance serta sistem pengendalian internal yang memadai dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan), Badan Inteligen Nasional (BIN), dan Lemsaneg mengadakan kegiatan Forum Akuntabilitas Nasional Bidang Pertahanan.

“Sasaran pelaksanaan Forum ini adalah untuk meningkatkan transparansi pelaksanaan anggaran dan akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan,” ucap Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen Junan Eko Bintoro di Balai Samudra, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (28/4).

Junan mengungkapkan kegiatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan tugas konstitusional BPK, yakni pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawaban keuangan Negara yang memberikan value dan umpan balik bagi perbaikan bisnis. “Proses ini demi meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan tanggung jawab anggaran,” ungkapnya.

Lanjut Junan, hal lain yang dilakukan dalam forum Akuntabilitas Nasional Bidang Pertahanan ini memperbaiki kelemahan pada pengelolaan anggaran keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum efektif. “Perbaikan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan namun masih ada kelemahan,” tutupnya.