Di Hadapan Wisudawan, Panglima TNI Jelaskan Pengelolaan Wilayah Perbatasan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko memberikan Orasi Ilmiah pada Sidang Terbuka Senat dan Guru Besar Sekolat Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI), di Gedung Balai Samudera Jakarta, Sabtu(25/4/2015).

Orasi Ilmiah dengan judul ‘Efektifitas Pengelolaan Daerah Perbatasan di Indonesia’ yang disampaikan oleh Panglima TNI dihadapan 737 Wisudawan STIAMI, terdiri dari 48 Wisudawan Program Diploma, 564 Wisudawan Program Sarjana dan 125 Wisudawan Program Pascasarjana, dalam rangka Wisuda ke-27 Program Diploma, Program Sarjana dan Program Pascasarjana Semester Ganjil TA 2014/2015.

Dalam orasinya, Panglima TNI menyampaikan tentang perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama menyangkut tata kelola kawasan perbatasan.

Ada dua perspektif yang menjelaskan spektrum permasalahan kawasan perbatasan tersebut, yaitu: Pertama, perspektif strategis, tata kelola kawasan perbatasan mencakup spektrum permasalahan yang sangat luas dengan isu-isu yang tidak dapat dipandang hanya dengan perspektif dan paradigma defense security dan law enforcement.

“Tata kelola perbatasan dan kawasan perbatasan melibatkan dinamika permasalahan jangka panjang yang lebih kompleks, antara lain berkaitan dengan kesejahteraan, keamanan sosial politik dan kesetaraan terhadap akses perekonomian, layanan publik, dan pemenuhan hak-hak dasar,” ujarnya.

Kedua, perspektif borderless states dan tata kelola pemerintahan yang terbuka. Tata kelola kawasan perbatasan perlu melibatkan aktor-aktor arena negara, pasar dan masyarakat sipil dalam lingkup nasional maupun internasional.

“Persoalan kawasan perbatasan mengemuka ketika terjadi berbagai krisis dan konflik keamanan non-militer, penyelundupan orang dan barang, penyeberangan kejahatan lintas negara dalam bentuk terorisme serta pernyataan protes tentang kemiskinan kawasan perbatasan yang disertai dengan ancaman untuk hijrah warga Negara,” kata Panglima TNI.

Jenderal TNI Moeldoko juga menyampaikan bahwa, terdapat empat driving forces yang mempengaruhi skenario kawasan perbatasan ke depan yaitu politik, pembangunan ekonomi, keamanan dan kesejahteraan. Skenario yang mungkin terjadi dari empat kategori yaitu, Merah Putih Berkibar Jaya, Merah Putih Setengah Tiang, Merah Putih Terkulai di Ujung Tiang dan Merah Putih Turun Tiang.

Jika tidak dilakukan intervensi-intervensi perubahan, maka plausible scenarios yang sangat mungkin terjadi adalah ‘Merah Putih Terkulai di Ujung Tiang’ atau ‘Merah Putih Setengah Tiang’. Tetapi, jika intervensi perubahan dilakukan melalui inovasi kebijakan, maka skenario yang dapat diwujudkan hingga 2030 adalah ‘Merah Putih Berkibar Jaya’. Perubahan kearah kawasan perbatasan dengan skenario Merah Putih Berkibar Jaya bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi.

“Terdapat beberapa ide yang dapat dilakukan supaya mencapai skenario tersebut. Pertama, terkait isi kebijakan. Kedua, terkait implementasi kebijakan. Ketiga, terkait dalam menjalankan skenario pengelolaan kawasan perbatasan,” ujar Panglima TNI.
Sebelum mengakhiri orasinya, Panglima TNI mengingatkan tentang inovasi melalui lima faktor yang akan menjadi penentu masa depan yang ekstrim, dan hal ini juga akan bisa menjadi problem bangsa dan negara kalau kita semua tidak segera melakukan inovasi, yaitu :
Pertama, kecepatan (speed): Kecepatan perubahan akan sangat komprehensif, cepat dan menyentuh seluruh aspek kehidupan. Kecepatan teknologi informasi menciptakan dampak yang luar biasa. Kedua, kompleksitas (complexity): Lompatan besar terhadap berbagai faktor yang tidak saling berhubungan akan berdampak langsung pada semua hal, dari pola hidup, pekerjaan, individu dan keamanan nasional.

Ketiga, risiko (risk): Resiko baru dengan tingkat yang lebih tinggi serta ancaman (terror, kriminalitas, perubahan ekonomi global) akan mengubah semua aspek kehidupan. Keempat, perubahan (change): Perubahan drastis dalam pekerjaan, lingkungan dan hubungan akan memaksa kita segera beradaptasi terhadap perubahan radikal. Kelima, Kejutan (surprise): Kejutan akan menjadi bagian dari hidup sehari-hari, seringkali menantang logika dan sensibilitas.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, diantaranya Aster Panglima TNI Mayjen TNI Ngakan Gede Sugiartha Garjitha, S.H., dan Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya.

.
KSAU Calon Kuat Panglima TNI Pengganti Moeldoko

JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Agus Supriatna berpeluang kuat menduduki jabatan Panglima TNI menggantikan Jenderal Moeldoko yang akan memasuki masa pensiun pada bulan Juli mendatang.

Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq mengatakan, ketiga Kepala Staf Angkatan baik KSAU, KSAL dan KSAD mempunyai peluang yang sama kuat sebagai calon pengganti Panglima TNI.

Pasalnya, semua kandidat sama-sama cakap dan mempunyai pengalaman karier yang panjang, punya kapasitas intelektual yang bagus.

“Menurut saya tiga kepala staf itu merupakan calon kuat ke depan, tapi dengan mempertimbangkan pergiliran, saya pikir sekarang memang mestinya siklusnya Angkatan Udara (AU) meskipun, presiden punya hak prerogatif untuk menetapkan siapa calon panglima,” kata Mahfudz, di Jakarta, kemarin.

Politisi dari Fraksi PKS ini menilai, pemilihan calon Panglima TNI ke depan harus tetap mempertimbangkan rotasi antarangkatan. Walaupun tidak diatur dalam Undang-Undang, kata Mahfudz, tapi hal itu sudah menjadi konsensus politik yang cukup baik dan ini tetap harus diperhatikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya pikir dari ketiga angkatan memang memiliki sumber daya manusia yang cakap dan baik, tapi faktor rotasi atau giliran ini tetap harus dipertimbangkan,” ucapnya.

Sebelumnya, Panglima TNI berasal dari Angkatan Laut (AL) dijabat oleh Laksamana Agus Suhartono, kemudian digantikan oleh Jenderal TNI Moeldoko yang berasal dari Angkatan Darat (AD).

“Kalau kita disiplin dan konsisten dengan rotasi tentu ke depan mestinya berasal dari Angkatan Udara. Juli beliau (Moeldoko) pensiun, satu bulan sebelumnya nama itu sudah harus masuk ke DPR untuk mengikuti fit and proper test. Ya kurang lebih Juni,” ucap Mahfudz.

Menurut Mahfudz, ke depan Indonesia membutuhkan sosok Panglima TNI yang lebih mampu merespons kepentingan Indonesia dalam kacah global, mengingat tantangan TNI ke depan sangat kompleks.

“Kita berharap sosok Panglima TNI ke depan bukan hanya mampu mendorong peningkatan kinerja pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat seperti yang dilakukan Panglima TNI saat ini. Tapi juga mampu menampilkan peran-peran diplomasi internasional, untuk mengangkat posisi Indonesia dikancah regional dan global,” jelasnya.

Mahfudz menambahkan, secara internal tugas menuntaskan rencana strategi (renstra), kemudian menuntaskan reformasi TNI, menyelesaikan renstra modernisasi alutsista. Termasuk menjalankan renstra kesejahteraan prajurit TNI.

Terakhir adalah peningkatan peran diplomasi TNI dalam kancah bilateral, regional dan global. “Kalau peran internasional sudah diambil dengan mengirimkan pasukan perdamaian dunia tapi Indonesia dengan kapasitas TNI nya mampu memainkan peran yang lebih besar,” ucapnya.

Sumber : http://news.okezone.com/read