Menhan Harapkan Patroli Perdamaian Antarnegara di Laut Cina Selatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Terkait klaim yang dilakukan Cina terhadap sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, menginginkan adanya patroli perdamaian yang melibatkan negara-negara di sekitarperairan tersebut.

Patroli ini nantinya diharapkan bisa mengurangi potensi ketegangan yang sebagian besar wilayahnya diklaim milik Cina.

Sebelumnya, Cina sempat melakukan klaim dengan sembilan garis putus-putus di sebagian besar Laut Cina Selatan. Klaim Cina ini berkaitan dengan gagasan Cina kembali membangun Jalur Sutra Abad 21. Namun, klaim Cina ini langsung mendapat tentangan dari sejumlah negara-negara ASEAN, termasuk dari Vietnam dan Filipina.

Sebagai negara terbesar di kawasan ASEAN, Indonesia hingga saat ini dianggap belum menunjukan sikap yang tegas terkait sengketa wilayah tersebut. Ryamizard menyebutkan, Indonesia memang tidak secara langsung terlibat di sengketa wilayah, tapi sengketa itu melibatkan negara-negara tetangga Indonesia.

Ryamizard menginginkan adanya kerja sama antarnegara untuk melakukan patroli perdamaian. Hal ini pun sudah disampaikannya secara terbuka saat mengikuti pertemuan antara Menteri Pertahanan se-ASEAN di Myanmar dan Langkawi, Malaysia. Patroli perdamaian ini nantinya diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik secara terbuka antara negara-negara yang bersengketa.

”Artinya, kami mencegah kalau terjadi konflik menggunakan kekerasan bersenjata. Itu harus dihindari. Jangan sampai menggunakan senjata, bahaya itu. Kami tidak ingin, namanya negara memang ada pasang surutnya, tapi jangan sampai menggunakan kekuatan bersenjata,” kata Ryamizard usai bertemu Dubes Singapura Amil Kumar Nayar, di Kedubes Singapura untuk menyampaikan rasa belasungkawa atas kematian Mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, Kamis (26/3).

.
Menhan RI Coba Hindari Konflik di Laut China Selatan

JAKARTA – Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu, meminta negara-negara yang bersengketa di kawasan Laut China Selatan untuk menghindari konflik bersenjata. Dia mengatakan Pemerintah Indonesia akan tetap melakukan patroli di kawasan itu untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih besar.

“Sebetulnya kita tidak terlibat di sana, tapi itu tetangga semua. Kita adakan patroli di sana untuk perdamaian. Artinya kita mencegah kalau terjadi konflik menggunakan kekerasan bersenjata. Ini harus kita hindari,” kata Menhan Ryamizard kepada wartawan di Kedutaan Besar Singapura, Jakarta, Kamis (26/3/2015).

Hal itu juga ditegaskan Menhan RI pada pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN di Langkawi, Malaysia, pada 16 Maret 2015. Menhan RI mengatakan konsep-konsep yang diajukan oleh Indonesia itu telah dipahami oleh negara-negara yang hadir.

Selain mengenai sengketa di Natuna, Menhan juga menyerukan kerjasama lanjutan antara Indonesia, Singapura dan Malaysia untuk berpatroli di daerah Selat Malaka. Patroli ini bertujuan untuk menangkal bahaya bajak laut di daerah tersebut.

“KIta antispasi jangan sampai akibat klaim itu menggunakan kekuatan bersenjata. Itu berpengaruh pada visi presiden kita. Laut China Selatan adalah poros dunia. Supaya poros itu lancar, harus diamankan,” lanjutnya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengatakan kepada Pemerintah China agar menghormati Kode Etik tentang Laut China Selatan. Dia meminta menggelar dialog antara China dan Jepang serta China dengan ASEAN sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

Sumber : http://news.okezone.com/read

.
Patroli Laut Natuna Amankan Batas Negara Indonesia

JAKARTA – Perbedaan pendapat antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok soal kepemilikan wilayah Laut China Selatan di perairan Kepulauan Natuna makin santer terdengar.

Pemerintah RI akan bergerak untuk mengoptimalkan patroli laut di wilayah itu. Menurut Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, langkah tersebut bukan dikarenakan klaim RRT. Namun untuk mengamankan batas negara dari bentrokan bersenjata.?

Mantan Kepala Staff Angkatan Darat itu mengilustrasikan tindakan pengamanan di Selat Malaka. Patroli di Selat itu ditujukan menindak perompak. Sedangkan di Natuna wilayah Laut China Selatan untuk mencegah konflik bersenjata.

“Kalau selat malaka patroli keamanan bersama untuk menghadapi perompak. Di sana (china selatan) adakan patroli nanti, itu untuk perdamaian, artinya kita mencegah kalau terjadi konflik menggunakan senjata, itu kita harus hindari,” ujar Menhan Ryamizard di Jakarta, Kamis (26/3).

Konfllik bersenjata sangat dihindari, pasalnya trend peperangan modern menurut Ryamizard bukan berperang melawan negara lain. Namun lebih pada perrlawanan terhadap kelompok radikal dan terorisme. Lagipula, konflik atas dasar saling klaim sangat merugikan visi Presiden Joko Widodo.

Terutama terkait Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sedangkan wilayah kepulauan Natuna adalah daerah strategis bagi Indonesia. Baik dari segi logistik laut dan sumber daya perikanan.

“Kita antisipasi, jangan sampai aksi klaim itu menggunakan kekuatan bersenjata. Itu kita tidak ingin. Itu berpengaruh terhadap visi presiden kita, poros dunia. Itu kan poros itu, yang terganggu, supaya poros itu lancar harus diamankan,” tukas Ryamizard.

Sumber : http://www.indopos.co.id/2015/03