Jokowi: Klaim Cina di Laut Cina Selatan Tak Berdasar

TEMPO.CO, Tokyo – Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan klaim Cina untuk sebagian besar Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum dalam hukum internasional, lapor surat kabar Yomiuri Jepang yang dilansir Reuters pada 23 Maret 2015.

Pernyataan tersebut dibuat Widodo dalam sebuah wawancara pada Minggu, 22 Maret 2015, menjelang kunjungan ke Jepang dan Cina. Ini pertama kali Jokowi mengambil posisi dalam sengketa Laut Cina Selatan sejak menjabat sebagai presiden pada Oktober tahun lalu.

Indonesia, negara terbesar di Asia Tenggara, telah menjadi mediator yang diangkat dalam menyelesaikan sengketa teritorial antara negara tetangganya dan Cina atas Laut Cina Selatan.

“Kita perlu perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik. Hal ini penting untuk memiliki stabilitas politik dan keamanan untuk membangun pertumbuhan ekonomi kita. Jadi kami mendukung Kode Etik (Laut Cina Selatan) dan dialog antara Cina dan Jepang serta Cina dan ASEAN,” ujar Jokowi.

Widodo juga menegaskan bahwa dia dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe hari ini akan menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan yang akan mencakup bagaimana bekerja dengan militer Jepang, operasi penyelamatan, bantuan kemanusiaan, dan pertahanan cyber.

Jepang telah membangun kemitraan dengan Filipina dan Vietnam, dua negara yang paling bertentangan dengan Cina soal garis teritorial di Laut Cina Selatan. Jepang sendiri terlibat dalam sengketa sengit dengan Cina atas pulau tak berpenghuni di Laut Cina Timur.

Jokowi berharap membicarakan kerja sama maritim dengan penjaga pantai Jepang, karena Jepang memiliki pengalaman yang baik dalam mengelola perairannya.

Jokowi akan mengunjungi Cina segera setelah dari Jepang. Indonesia dan Cina memiliki hubungan militer yang lebih maju. Indonesia juga telah membeli rudal dan perangkat keras militer lain buatan Cina.

.
Jokowi: Cina tak Bisa Klaim Laut Cina Selatan

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO– Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan klaim Cina atas sebagian besar Laut Cina Selatan tak memiliki dasar hukum dalam hukum internasional, Senin (23/3). Ia mengatakannya saat mengunjungi Jepang dalam helatan kenegaraan.

”Kita butuh perdamaian dan stabilitas di wilayah Asia Pasifik. Ini sangat penting untuk membangun perkembangan ekonomi kita,” kata tokoh yang akrab disapa Jokowi ini, dikutip koran Jepang, Yomiuri.

Sejak mulai menjabat pada Oktober, Jokowi mengambil bagian dalam sengketa Laut Cina Selatan. ”Jadi kami mendukung Code of Conduct tentang Laut Cina selatan, termasuk dialog antara Jepang dan Cina, Cina dan ASEAN,” tambahnya.

Jokowi dan Perdana Menteri Shinzo Abe akan menandatangani kesepakatan kerjasama bidang pertahanan pada Senin. Kesepakatan ini berisi bagaimana bekerja sama dengan militer Jepang termasuk dalam operasi penyelamatan, pencarian, pertolongan kemanusiaan dan pertahanan siber.

Jepang telah meningkatkan kerjasama dengan Filipina dan Vietnam dalam sengketa laut. Kini Jepang dan Indonesia diharapkan membangun kerjasama maritim. Yomiuri mengatakan Jepang telah sangat berpengalaman dalam hal perairan.

Setelah mengunjungi Jepang, Jokowi akan melawat ke Cina. Indonesia dan Cina juga telah mengembangkan hubungan militer setelah Jakarta membeli misil dan peralaan militer lain buatan Cina.

.
Presiden Jokowi Luruskan Soal Laut Cina Selatan

TOKYO, (PRLM).- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penjelasan terkait pernyataannya mengenai Laut Cina Selatan yang dikutip kantor berita Reuters, dan diberitakan sejumlah media Jepang, termasuk Yomiuri, Senin (22/3/2015).

“Perlu saya sampaikan bahwa Indonesia tidak berada pada pihak yang bersengketa di situ. Kita hanya ingin mendorong agar Code of Conduct, CoC itu bisa diimplementasikan, dan ada finaslisasi,” kata Presiden Jokowi saat dicegat wartawan di Hotel Imperial, Tokyo, Selasa (24/3/2015).

Presiden menegaskan, kalau memang diperlukan, Indonesia siap menjadi mediator yang baik terkait sengketa Laut Cina Selatan itu. Selama ini Laut Cina Selatan memang dipersengketakan sejumlah negara, termasuk RRT dan tetangga-tetangga Indonesia di Asia Tenggara, seperti Vietnam, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam.

“Kalau diperlukan, kita juga siap menjadi mediator yang baik,” kata Presiden Jokowi.

Sebelumnya, surat kabar Jepang, Yomiuri mengutip Reuters memberitakan sikap Presiden Jokowi yang mengatakan, bahwa klaim teritorial Cina di Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar dalam hukum internasional.

“Kita membutuhkan perdamaian dan stabilitas di wilayah Asia Pasifik,” kata Jokowi dalam wawancara dengan sejumlah media Jepang, Minggu (22/3/2015).

Sebagaimana diketahui, selama ini Laut Cina Selatan dipersengketakan sejumlah negara, termasuk Cina dan tetangga-tetangga Indonesia di Asia Tenggara.

Menurut Presiden Jokowi, stabilitas politik dan keamanan penting untuk pertumbuhan ekonomi. “Jadi kami mendukung Code of Conduct di Laut Cina Selatan, dan juga dialog Cina (RRT) – Jepang, Cina (RRT) – ASEAN,” kata Jokowi, yang tengah melawat ke Jepang selama empat hari.

Saat ditanya apakah sudah ada klarifikasi dari Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terkait pernyataannya mengenai Laut Cina Selatan itu, Presiden Jokowi mengaku tidak ada.

Berarti keberangkatan besok ke Beijing apakah akan menjelaskan mengenai pemberitaan tersebut? “Kalau ditanya kan kita memang statement-nya, nggak ada yang lain,” jelas Jokowi.

.
Kemlu: Reuters Salah Kutip Pernyataan Jokowi soal Laut China Selatan

Metrotvnews.com, Tokyo: Reuters salah menginterpretasikan komentar dari Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan di Jepang. Ucapan itu terkait dengan konflik Laut China Selatan.

Selama ini diketahui bahwa Tiongkok mengklaim 90 persen Laut China Selatan, yang diyakini kaya minyak dan gas bumi. Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam dan Taiwan, juga mengklaim sebagian area tersebut.

Sengketa wilayah Laut China Selatan ini dipandang sebagai salah satu konflik di Asia yang dapat berubah menjadi kekacauan tak terkendali.

“Kita memerlukan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik. Sangatlah penting untuk mempunyai kestabilan politik dan ekonomi untuk membangun perkembangan ekonomi,” ucap Jokowi dalam surat kabar Yomiuri, Senin (23/3/2015).

“Jadi, kami mendukung Code of Conduct (dari Laut China Selatan) dan juga dialog antara Tiongkok dan Jepang, Tiongkok dan ASEAN,” sambung dia.

Dalam versi Bahasa Jepang yang dirilis satu hari sebelumnya, Jokowi menolak sebagian area yang diklaim Beijing di Laut China Selatan. “‘Sembilan garis yang diklaim Tiongkok tidak memiliki dasar apapun dalam hukum internasional,” sebut Jokowi.

Menurut penasihat kebijakan luar negeri Jokowi, Rizal Sukma, sang presiden hanya mengkritik sebagian area yang disebutkan. Hal yang dimaksudkan adalah garis klaim Tiongkok yang menyentuh Kepulauan Natuna, yang sudah jelas merupakan wilayah kekuasaan Indonesia.

Pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia pun menilai apa yang ditulis oleh Reuters sebelumnya, merupakan bentuk kesalahan intepretasi ucapan Presiden Jokowi.

“Itu salah quote yang diambil oleh Reuters dan di re-quote oleh media lain. Pertanyaan dan jawab dalam interview untuk Yomiuri Shimbun adalah terkait dengan konteks nine doted line, bukan isu Laut China Selatan,” jelas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir, kepada Metrotvnews.com, Selasa (24/3/2015).

Laut China Selatan menjadi rebutan antara Tiongkok dengan beberapa negara ASEAN. Sementara Indonesia tidak memiliki klaim atas wilayah ini. Jepang pun melakukan kerja sama dengan Filipina dan Vietnam, yang terlibat persaingan sengit dengan Tiongkok.

Jepang sendiri terlibat perebutan wilayah dengan Tiongkok di Laut China Timur. Mereka memperebutkan pulau tak berpenghuni di wilayah utara.

.
Investor Jepang Harap Kerja Sama Ekonomi Dapat Tingkatkan Pembangunan Indonesia

Metrotvnews.com, Tokyo: Kerja sama antara Indonesia dan Jepang yang tengah dibangun diharapkan tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi kedua negara. Tapi, khususnya dapat memberi kontribusi pembangunan dan perkembangan infrastruktur di Indonesia.

Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Organisasi Investor Japan Indonesia Association, Yasuo Fukuda dalam acara Indonesia Economic Forum di Tokyo, Jepang.

“Dengan makin terbukanya kerja sama antara Indonesia dan Jepang, saya harap pengusaha Jepang dapat memanfaatkan hal ini dengan baik dan nantinya, tidak hanya menumbuhkan perekonomian kedua negara, namun dapat menjadikan Indonesia negara berkembang yang mumpuni baik dari segi teknologi maupun infrastruktur,” ujar Yasuo dalam pembukaan Indonesia Bussines Forum yang dihadiri lebih dari 1000 pengusaha.

Harapan tersebut juga diamini oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hadir dalam acara itu. Selain meyakinkan para investor Jepang bahwa ekonomi Indonesia stabil, Jokowi juga berharap agar kerja sama bilateral ini dapat mewujudkan rencana pembangunan yang sudah disusun pemerintahannya.

Jokowi optimis, dengan kerja sama ini, proyek-proyek infrastruktur Indonesia seperti power plan, jalan Tol di luar pulau Jawa, zona-zona ekonomi khusus, pelabuhan, galangan kapal hingga teknologi pengolahan produk kelautan dapat diwujudkan.

“Lima tahun ke depan kita ingin bangun kawasan ekonomi khusus ngga hanya di Jawa tapi juga di Kalimantan, Maluku, Papua, jalan-jalan tol, pelabuhan, galangan kapal, dan kawasan ekonomi khusus yang sekarang sudah berlangsung. Maka dari itu saya ingin peluang itu bisa dimanfaatkan oleh investor Jepang, utamanya setelah penguatan kerja sama ekonomi yang telah dilakukan,” pungkas dia.