Bahas Modernisasi TNI-Polri, Presiden Jokowi Gelar Ratas

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla membahas organisasi dan modernisasi TNI-Polri. Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa siang.

“Siang hari ini akan dibahas modernisasi TNI-Polri. Saya persilakan Panglima TNI dan Wakapolri untuk menyampaikan,” kata Jokowi mengawali ratas di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Secara terpisah, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menambahkan, dalam rapat ini juga akan dibahas anggaran pertahanan dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh personel TNI dan Polri.

“Anggaran pertahanan akan meningkat dari Rp102 triliun mungkin capai Rp200 triliun di tahun 2017 kalau pertumbuhan ekonomi tujuh persen,” paparnya.

Adapun sejumlah menteri yang hadir dalam pembahasan tersebut antara lain, Menkumham Yasonna H Laoly, Panglima TNI Moeldoko, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan, Kepala BIN Marciano Norman, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

.
Reorganisasi TNI Sudah Direncanakan Sejak Zaman SBY

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah akan melakukan reorganisasi TNI dalam lima tahun untuk memperkuat struktur dan juga peningkatan kemampuan sebagai organisasi pertahanan negara menghadapi tantangan yang semakin meningkat dan kompleks.

“Organisasi itu harus bersifat dinamis. Pasti diharapkan dengan perkembangan lingkungan strategis, yang kedua dihadapkan dengan kebutuhan untuk melakukan penindakan. Yang ketiga menyadari aspek manajemen, kendali. Faktor kontrol dan kendalinya bagaimana. Keempat, bagaimana dengan anggaran. Kalau anggaran sudah bagus ya kita sesuaikan,” kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Kantor Presiden Jakarta usai mengikuti rapat tentang organisasi dan modernisasi TNI yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Selasa (17/3/2015).

Panglima TNI mengatakan dengan reorganisasi itu, diwacanakan ada posisi Wakil Panglima TNI.

“Ya dulu pernah dilaksanakan, begini, organisasi TNI itu adalah organisasi yang bersifat pembinaan sehingga diharapkan wakil Panglima TNI itu kalau tidak ada Panglima TNI dia bisa sebagai (melaksanakan tugas-red) Panglima TNI. Kalau Kasum fungsinya hanya sebagai koordinator staf,” katanya.

Reorganisasi sejak zaman SBY

Sementara itu Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan rencana reorganisasi TNI sudah dimulai dibahas sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Dibicarakan rencana yang sebenarnya sudah ada dari masa SBY. Reorganisasi, seperti, terutama adalah pengembangan Divisi Kostrad, Armada (Komando Armada TNI AL-red), Komando Operasi Angkatan Udara,” kata Andi.

Dikatakan Andi, Presiden disiapkan telaahnya untuk menyiapkan perpres reorganisasi TNI. Kemudian, lanjut Andi, lalu dibuat tahapan implementasi organisasi sampai 2019, terutama dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran sampai 2019.

“Jadi kalau sekarang kan anggarannya 0,96 persen dari PDB, itu kan sudah Rp102 triliun, dibuat proyeksinya. Kalau nanti pertumbuhan ekonomi 6 persen anggarannya berapa, nanti pertumbuhan ekonomi 7 persen anggarannya berapa disesuaikan dengan implementasi organisasi TNI,” katanya.

Seskab mengatakan kajian reorganisasi sudah lengkap dan bisa mulai dijalankan untuk kemudian diimpelementasikan dalam lima tahun mendatang.

Selain penambahan Divisi Kostrad, juga akan ada penambahan Pasukan Marinir (Pasmar).

“Secara regulasi, akan ada perpres organisasi TNI 2015, namun implementasinya bertahap sampai 2019,” tegas Andi Widjajanto.

Editor : Fidel Ali Permana
Sumber : Antara

.
Jokowi Bertemu Petinggi TNI Bahas Anggaran Pertahanan

Jakarta, CNN Indonesia — Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko bersama para staf Markas Besar (Mabes) TNI mendatangi Istana Kepresidenan pada Selasa (17/3) siang. Moeldoko menyampaikan maksud kedatangannya untuk memenuhi undangan makan siang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Moeldoko menyebutkan, Presiden Jokowi juga ingin mengenal para Perwira Tinggi TNI. “Presiden ingin mengenal lebih dekat para perwira,” kata Moeldoko.

Dia menambahkan tidak ada agenda khusus yang ingin dibicarakan pihaknya dengan Presiden.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyampaikan pertemuan Presiden dengan staf Mabes TNI akan membicarakan tentang anggaran pertahanan.

“Anggaran pertahanan akan meningkat dari Rp 102 triliun mungkin mencapai Rp 200 triliun pada 2017, jika pertumbuhan ekonomi capai 7 persen. Intinya itu,” ujar dia.

Selain itu, imbuh Andi, akan dibahas juga mengenai peningkatan kesejahteraan, restrukturisasi organisasi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pertahanan.

Sebelum menerima para petinggi dan staf Mabes TNI, Presiden Jokowi menjamu Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir dan para calon Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI).

.
Presiden Jokowi Kaji Usulan Wakil Panglima TNI

VIVA.co.id – Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengajukan struktur organisasi baru kepada Presiden Joko Widodo. Panglima dalam usulannya menyampaikan adanya Wakil Panglima TNI. Selanjutnya, ada Panglima Komando Operasi (Pangkoops) Angkatan Udara (AU) dan Divisi Kostrad juga menjadi tiga.

Usulan itu disampaikan Moeldoko saat mengikuti rapat terbatas kabinet yang membahas organisasi dan modernisasi TNI serta Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 17 Maret 2015.

“Diharapkan, wakil panglima TNI itu kalau tidak ada panglima TNI, dia bisa action,” kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko, TNI pasti dihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis dengan kebutuhan untuk melakukan penindakan. Sementara itu, bila ditinjau dari aspek manajemen kendalinya masih terus diperbaiki. Begitu juga dengan anggarannya yang akan disesuaikan.

“Seperti Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Bapak Presiden hanya (pesan) dilaksanakan secara bertahap. Mungkin Kogabwilhan I dulu kita bentuk, setelah itu berikutnya II dan III,” ujar Moeldoko.

Mengenai posisi wakil panglima TNI, Moeldoko menjelaskan, organisasi TNI itu adalah organisasi yang bersifat penggunaan, bukan pembinaan, sehingga diharapkan wakil panglima TNI bisa langsung bekerja jika tidak ada panglimaTNI.

“Kalau kasum fungsinya hanya sebagai koordinator staf,” ujar Moeldoko.

Dilansir laman Setkab.go.id, Rabu, 19 Maret 2015, Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno, mengatakan Presiden Jokowi telah menerima usulan terkait wacana wakil panglima TNI. Namun, Presiden tidak langsung memutuskan karena akan dipelajari lebih lanjut.

“Tadi dipaparkan dalam bentuk perencanaan. Belum diputuskan segera dilaksanakan, masih dalam satu rencana strategi (renstra) 5 tahun,” ujar Tedjo di Kantor Presiden, Jakarta.

TNI-Polri, lanjut Menkopolhukam, membutuhkan penambahan infrastruktur, personel, dan sebagainya. Namun demikian, organisasi baru yang diusulkan TNI-Polri itu tidak bisa serta merta dilaksanakan.

“Bentuk-bentuk yang ditawarkan, seperti bagaimana mengajukan pendidikan, pelatihan, dan secara garis besar seperti itu,” ujar menko Polhukam.

Rapat terbatas dihadiri oleh Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno, Menhamkam Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Wakil Kapolri (Plt. Kapolri) Komjen Pol. Badrodin Haiti, Menkumham Yasonna H. Laoly, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Kepala Staf Presiden Luhut B. Pandjaitan, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto.

.
Ini Reorganisasi TNI yang Disepakati Jokowi

Jakarta – Presiden Joko Widodo menggelar rapat dengan TNI di Kantor Presiden. Dalam rapat itu, Jokowi menyepakati sejumlah poin reorganisasi.

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, poin yang disepakati yaitu adanya jabatan Wakil Panglima TNI di tubuh TNI. Diharapkan Wakil Panglima TNI bisa berperan penuh jika Panglima TNI berhalangan.

“Organisasi TNI adalah organisasi yang sifatnya penggunaan, bukan pembinaan sehingga diharapkan Wakil Panglima TNI itu kalau tak ada Panglima, bisa bertindak,” kata Moeldoko di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2015).

Selanjutnya, jelas Moeldoko, Panglima Komando Operasi Angkatan Udara (Pangkoops AU), nantinya akan menjadi Pangkoops I, II, dan III. Sedangkan, Komando Armada akan menjadi Komando Armada Barat, Timur, dan Tengah.

Selain itu, ada juga penambahan divisi Kostrad yang menjadi Divisi Kostrad I, II dan III.

“Wilayah tengah laut bisa di Makassar, udaranya bisa di Sorong,” katanya.

Moeldoko menjelaskan, alasan reorganisasi tersebut karena sifat TNI yang dinamis. TNI harus menghadapi perkembangan lingkungan.

“Organisasi itu sifatnya dinamis. Mesti dihadapkan dengan perkembangan lingkungan yang stratejik. Kemudian dihadapkan dengan kebutuhan untuk melakukan tindakan. Ketiga di aspek manajemen, kontrol dan kendalinya bagaimana. Keempat bagaimana dengan anggaran, kalau bagus akan kita sesuaikan,” jelas Moeldoko.

“Beliau, Pak Presiden setuju, hanya dilaksanakan secara bertahap. Mungkin satu dulu kita bentuk, selanjutnya dua dan tiga,” tambahnya.

Sumber : http://news.detik.com/read/2015

.
Wakil Panglima TNI Akan Kembali Dimunculkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyampaikan adanya rencana melakukan reorganisasi TNI. Salah satu hal yang ia sebut akan direalisasikan kembali adalah jabatan wakil panglima di tubuh TNI.

Moeldoko mengusulkan secara langsung reorganisasi TNI itu kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/3/2015). Menurut Moeldoko, Presiden menyetujui reorganisasi TNI, asalkan dilakukan secara bertahap.

“Masalah reorganisasi, di antaranya ada wakil panglima TNI. Diharapkan, wakil panglima TNI itu, kalau tidak ada panglima TNI, dia bisa action,” kata Moeldoko seusai rapat bersama Presiden.

Jabatan wakil panglima TNI sebelumnya sudah pernah ada, tetapi kemudian dihapus pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid.

Selain mengembalikan posisi wakil panglima, kata Moeldoko, hal lain juga dibahas adalah rencana untuk menambah jumlah panglima komando operasional Angkatan Udara menjadi tiga, berikut dengan tiga panglima armada.

“Armada timur, tengah, barat; terus pangko ops AU 1, 2, 3; dan divisi Kostrad 1, 2, dan 3,” ujar Moeldoko.

Ia menjelaskan, usulan reorganisasi di tubuh TNI itu telah dilengkapi dengan kajian dan kondisi kebutuhan terkini. Moeldoko menganggap reorganisasi ini dapat meningkatkan kinerja TNI.

“Pak Presiden setuju, hanya dilaksanakan secara bertahap. Mungkin satu dulu kami bentuk, selanjutnya dua dan tiga,” pungkas Moeldoko.

Penulis : Indra Akuntono
Editor : Fidel Ali Permana

.
Presiden Jokowi Bahas Organisasi dan Modernisasi TNI-Polri

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas untuk membahas organisasi dan modernisasi TNI-Polri. Rapat digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/3/2015).

“Siang hari ini akan dibahas organisasi dan modernisasi TNI-Polri, untuk itu saya persilakan Panglima TNI dan Wakapolri untuk menyampaikan,” kata Presiden, saat membuka rapat tersebut.

Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir mendampingi Jokowi dalam rapat itu. Pejabat lain yang hadir adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Kepala BIN Marciano Norman, Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti. Rapat dimulai sekitar pukul 14.15 WIB dan tertutup untuk peliputan media.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyebut Presiden Joko Widodo membahas rencana peningkatan anggaran pertahanan dan kesejahteraan prajurit TNI dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Pembicaraan itu dilakukan sambil makan siang bersama di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/3/2015).

“Berbicara soal anggaran pertahanan yang akan ditingkatkan,” kata Andi.

Andi mengungkapkan, peningkatan anggaran pertahanan direncanakan naik menjadi Rp 200 triliun. Saat ini, anggaran pertahanan masih di kisaran Rp 102 triliun. Ia melanjutkan, peningkatan anggaran pertahanan dan kesejahteraan akan dilakukan ketika pertumbuhan ekonomi nasional telah mencapai 7 persen.

Presiden mematok target rencana ini bisa terealisasi pada 2017. “Intinya mengenai anggaran pertahanan, peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.

.
Saat Makan Siang, Presiden dan Panglima TNI Bahas Kenaikan Anggaran Pertahanan

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo membahas rencana peningkatan anggaran pertahanan dan kesejahteraan prajurit TNI dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Pembicaraan itu dilakukan sambil makan siang bersama di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/3/2015).

“Berbicara soal anggaran pertahanan yang akan ditingkatkan,” kata Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto.

Andi mengungkapkan, peningkatan anggaran pertahanan direncanakan naik menjadi Rp 200 triliun. Saat ini, anggaran pertahanan masih di kisaran Rp 102 triliun. Ia melanjutkan, peningkatan anggaran pertahanan dan kesejahteraan akan dilakukan ketika pertumbuhan ekonomi nasional telah mencapai 7 persen.

Presiden mematok target rencana ini bisa terealisasi pada 2017. “Intinya mengenai anggaran pertahanan, peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.

Sebagai informasi, dalam pembicaraan Jokowi dengan Panglima dihadiri juga seluruh staf dari Mabes TNI.

Saat kampanye Pilpres 2014, Jokowi menjanjikan peningkatan anggaran pertahanan. Hal itu disampaikan Jokowi menjawab pertanyaan calon presiden Prabowo Subianto mengenai tidak adanya tentara di 300 kabupaten di Indonesia.

Jokowi menjelaskan, anggaran untuk pertahanan Indonesia saat ini mencapai Rp 80 triliun. Jika pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen, Jokowi yakin hingga lima tahun mendatang anggaran untuk pertahanan bisa mencapai tiga kali lipat.