Bentuk Badan Siber, Pemerintah Minta Saran TNI dan Polri
Jumat, 13 Maret 2015Jakarta, CNN Indonesia — Deputi Polhukam Sekretaris Kabinet (Seskab) Bistok Simbolon berkata akan meminta saran dari masyarakat dan lembaga pemerintah lain, termasuk TNI dan Polri, untuk membentuk Badan Siber Nasional.
Saran diperlukan pemerintah untuk menetapkan format dan desain kelembagaan dari badan yang akan memagari semua urusan siber negara.
“Nantinya kami akan berkomunikasi dengan unit pemerintah lainnya yang ikut menangkal instrumen-instrumen dari cyber itu, seperti dari kalangan TNI dan Polri,” jelas Bistok seperti dikutip dari situs resmi Seskab, Selasa (10/3).
Fungsi-fungsi dari Badan Siber Nasional saat ini masih dalam proses perancangan bersama dengan Sekretaris Kabinet. Dalam diskusi rencana pembentukan Badan Siber Nasional hari ini, Seskab menghadirkan tiga pakar teknologi, yaitu Budi Rahardjo (Dosen ITB), Dr. Danriwanto Budhijanto (Staf Khusus Menkominfo), dan Dr. Edmon Makarim (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
“Kita harus memikirkan bagaimana pemerintah memberi respon yang pas dan positif terhadap penggunaan teknologi. Sehingga kami bisa diberikan pemahaman teknologi bagaimana pemanfaatan yang aman, sejauhmana kemampuan kita untuk menahan cyber-cyber itu,” lanjut Bistok.
Sejauh ini, unit keamanan siber di kementerian dan perusahaan negara masih berjalan masing-masing. Perbankan merupakan salah satu industri yang sering diserang dan perlu memperkuat keamanan sibernya.
Badan Siber Nasional rencananya hanya dimanfaatkan untuk mempertahankan keamanan negara dari serangan siber, bukan untuk memberi serangan.
.
Wacana Pembentukan Badan Cyber Nasional Terus Bergulir
JAKARTA, Jaringnews.com – Wacana pembentukan Badan Cyber Nasional terus digodok. Deputi Polhukam Seskab Bistok Simbolon mengatakan bahwa Indonesia kini telah hidup di dalam alam teknologi.
Selain bantuan dan dukungan melalui Tekhnologi Informasi (TI), ada juga ancaman-ancaman dalam teknologi.
“Kita harus memikirkan bagaimana pemerintah memberi respon yang pas dan positif terhadap penggunaan teknologi,” kata Bistok.
Ia menegaskan bahwa pemerintah sudah memiliki keinginan untuk membentuk Badan Cyber itu.
“Nantinya kami akan berkomunikasi dengan unit pemerintah lainnya yang ikut menangkal instrumen-instrumen dari cyber itu, seperti dari kalangan TNI dan Polri,” jelas Bistok.
Soal format dan design kelembagaan, Bistok meminta perlunya dirumuskan secara tepat, sehingga tidak mengikuti kecenderungan pembentukan badan-badan lain yang size besar.
.
Menko Tedjo Janjikan Badan Cyber Nasional Bisa Tangkis Penyadapan
Yogyakarta – Isu penyadapan oleh Selandia Baru kepada negara-negara tetangganya tak membuat Indonesia diam. Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno telah menyiapkan Badan Cyber Nasional.
“Untuk melindungi ini, Minggu ini Indonesia juga akan menyiapkan Badan Cyber Nasional, yang akan melindungi nasional dari serangan-serangan cyber,” ujar Tedjo.
Hal ini disampaikan Tedjo di sela-sela Seminar Orasi Kebangsaan Kedua di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Senin (9/3/2015).
?Tedjo mengaku tak mengerti apa dan mengapa Selandia Baru melakukan penyadapan. Presiden Joko Widodo, kata Tedjo, juga masih tenang-tenang saja menghadapi dugaan penyadapan ini.
Kabar penyadapan terhadap pemerintah Indonesia memang bukan baru sekali ini saja. Tedjo menilai hal ini menunjukkan ada niat buruk di balik itu semua.
“Ini menunjukkan ini ada niat tidak baik. Perlu kita kaji. Kalau terbukti kita akan buat nota diplomatik, kita akan protes mereka,” imbuhnya.
Sumber : http://news.detik.com/read/