Panglima TNI: Jangan Ragu, TNI Dukung Pemerintah Eksekusi Mati Gembong Narkoba

Jakarta – Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan TNI mendukung tindakan pemerintah untuk mengeksekusi mati para gembong narkoba. Pemerintah tidak perlu ragu untuk melakukan melaksanakan eksekusi mati untuk gembong narkoba di tengah tekanan sejumlah negara.

“Saya selaku Panglima TNI beserta jajaran memberikan support kepada pemerintah dalam memberi tindakan hukuman mati kepada pelaku, bandar dan pengedar, jangan ragu-ragu harus dilaksanakan”, ujar Jenderal TNI Moeldoko.

Hal tersebut dikatakannya saat membuka seminar dan dialog ‘Pemantapan Wawasan Kebangsaan VII’ yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI), bertempat di Gedung Srijaya Surabaya, Sabtu (21/2/2015).

Menurut Moeldoko, pemerintah saat ini berperang dengan narkotika yang menghancurkan hidup banyak orang. Dia menyebut setiap hari, ada 50 orang Indonesia yang meninggal akibat narkoba.

Sebelumnya diberitakan, TNI memangdiminta Kemenkum HAM untuk mendirikan pos dan menyiagakan pasukan di Nusakambangan. Hal itu dilakukan untuk pengamanan eksekusi terpidana mati gelombang dua yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, WN Australia dan sejumlah terpidana mati lainnya.

“Kemenkum HAM meminta kepada Panglima TNI untuk mendirikan pos dan sejumlah pasukan di sana dan kita sedang melakukan di sana,” ujar Moeldoko terpisah.

Eksekusi terpidana mati gelombang dua ditunda dilakukan hingga 3 minggu atau sebulan lagi di Nusakambangan. Wapres JK memastikan penundaan itu bukan karena tekanan PM Australia Tony Abbott. Jaksa Agung M Prasetyo juga menyatakan, penundaan dilakukan agar persiapan eksekusi matang.

Sumber : http://news.detik.com/read

.
Panglima TNI Dukung Eksekusi Mati Gembong Narkoba

Jakarta, GATRAnews- Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko mengatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan mendukung langkah-langkah hukum Presiden RI Ir. Joko Widodo terkait eksekusi hukuman mati. Selain itu, Mabes TNI bereaksi atas penolakan Pemerintah Australia terkait rencana eksekusi hukuman mati terhadap dua warganya, Andrew Chan dan Myurn Sukumaran.

Demikian ditegaskan Panglima TNI pada acara penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan, bertempat di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (20/2).

Panglima TNI menyampaikan bahwa terhadap pelaksanaan hukuman mati atas pelaku narkoba, TNI mendukung sepenuhnya. TNI tidak terpengaruh oleh apapun dan siapapun atas hal itu “Kami sangat memahami resiko atas kemungkinan terjadinya lost generation akibat narkoba. Kita mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden RI Ir. Joko Widodo dalam bentuk apapun, termasuk pemberian hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba”, ujar Panglima TNI.

Menurut Jenderal TNI Moeldoko, untuk memperkuat dukungan TNI, saya selaku Panglima TNI dan para Komandan pasukan khusus akan membuat perencanaan yang detail bersama-sama Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila ada gangguan-gangguan yang bersifat fisik maupun non fisik. Unsur intelijen dan alat tempur akan disiagakan yang setiap saat dapat digerakkan. Para komandan sàtuan khusus juga harus bersiap-siap.

Kesiapan pasukan khusus TNI ini tentu tidak melihat atau mendefinisikan dari salah satu negara. “Tetapi sekali lagi, TNI sangat memahami kemungkinan-kemungkinan ancaman tersebut. Setelah saya perintahkan hari ini para komandan satuan khusus sudah menyiapkan dirinya dengan baik,” tegas Jenderal TNI Moeldoko.

Reporter: Ervan Bayu

Editor: Nur Hidayat

.
TNI Siapkan Pasukan Khusus Jaga Eksekusi Mati Bali Nine

VIVA.co.id – Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, menyiapkan pasukan khusus untuk menjaga proses eksekusi mati terhadap terpidana narkoba asal Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

“Setelah ini saya beserta komandan-komandan pasukan khusus akan membuat perencanaan detail untuk mengantisipasi apabila ada gangguan-gangguan dalam bentuk apa pun terhadap pelaksanaan hukuman mati terhadap narkoba, khususnya yang telah disiapkan,” kata Moeldoko dalam keterangan persnya di Markas Besar TNI di Jakarta, Jumat, 20 Februari 2015.

Panglima mengatakan, TNI tidak terpengaruh dengan situasi jelang eksekusi mati dua warga Australia yang tergabung dalam Bali Nine itu.

Kata Panglima, TNI berada di belakang dan siap mengamankan kebijakan Presiden Joko Widodo. “Saya akan memimpin rapat menyiapkan rencana emergency (situasi darurat) kalau terjadi gangguan atas hukuman mati,” katanya.

TNI mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu. Apalagi tekanan internasional dari Australia hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menekan pemerintah untuk membatalkan eksekusi mati.

“Panglima TNI beserta seluruh jajaran selalu menganalisis atas berbagai situasi, bisa dari berbagai respons dan seterusnya. Untuk itu saya hadirkan Kabais (Kepala Badan Intelijen Strategis), karena kita melihat time by time (dari waktu ke waktu) situasi perkembangan itu sehingga TNI tidak boleh tertinggal,” kata Moeldoko.

.
TNI Siapkan Satuan Khusus Jelang Eksekusi Mati

JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Moeldoko bersama dengan komandan satuan khusus menyiapkan rencana darurat dan kontijensi untuk mengantisipasi gangguan jelang pelaksanaan eksekusi terpidana mati.

Langkah ini diambil diduga menyusul panasnya hubungan Indonesia-Australia akhir-akhir ini jelang eksekusi mati terpidana narkoba.

“Apabila terjadi gangguan dalam bentuk apapun atas pelaksanaan hukuman mati. Untuk itu saya bersama komandan satuan khusus akan membuat sebuah perencanaan yang detail, kata Moeldoko di Mabes TNI, Jakarta Timur, Jumat (20/2/2015).

“Bersama-sama dengan Kejaksaan dan Menkumham atas pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku pelanggaran narkoba khususnya yang telah disiapkan,” imbuhnya.

Panglima menegaskan, sikap TNI jelas mendukung penuh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil langkah hukum dalam pemberantasan narkoba. Termasuk pemberian hukuman mati terhadap pelaku narkoba.

Menurut Panglima, TNI sangat memahami risiko atas lost generation akibat narkoba.

“Terhadap hukuman mati atas pelaku narkoba, TNI mendukung sepenuhnya dan TNI tidak terpengaruh oleh apapun dan siapapun atas hukuman mati, karena kami berpandangan sikap kami jelas right or wrong is my country,” ucapnya.

Mantan Pangdam Siliwangi mengaku, setiap saat dirinya beserta jajaran selalu menganalisa atas berbagai situasi. Ancaman dan gangguan bisa muncul dari berbagai respons.

“Analisa-analisa itu diperlukan. Untuk itulah saya hadirkan di sini Ka BAIS karena memang kita melihat time by time atas perkembangan yang terjadi. Sehingga TNI tidak boleh tertinggal dalam hal seperti itu,” imbuhnya.

Karenanya, dalam substansi rapat nanti, kata Panglima, yang terpenting adalah bagaimana TNI mampu mengantisipasi berbagai gangguan baik yang bersifat fisik dan nonfisik.

Karena itu, TNI juga menyiapkan unsur intelijen dan unsur tempur. Sehingga, apabila diperlukan, mereka sudah siap.

“Setelah saya perintahkan hari ini, para komandan pasukan khusus sudah menyiapkan dirinya dengan baik,” katanya.

Saat ditanya, apakah pembuatan rencana emergensi dan kontijensi itu terkait dengan pernyataan PM Australia Tony Abott yang mengancam Indonesia menyusul dua warganya yang akan dieksekusi, Panglima menyatakan, jika hal itu tidak ditujukan kepada salah satu negara.

“Saya tidak mau berpolemik dengan statemen atau merespons, tidak. Tapi saya lebih senang menyiapkan diri dengan baik. Tentu kita tidak melihat atau mendefinisikan ke salah satu negara, tidak,” tegasnya.

“Tetapi sekali lagi TNI sangat memahami kemungkinan-kemungkinan ancaman. Panglima sebagai pelaksana tugas dibidang pertahanan pasti mengambil langkah-langkah keamanan,” pungkasnya.

Sumber : http://nasional.sindonews.com/read

.
Jelang eksekusi mati WNA, TNI perketat wilayah terluar Indonesia

Merdeka.com – Panglima TNI, Jendral Moeldoko mengaku sudah menyiapkan pasukannya di kawasan terluar kepulauan Indonesia. Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi ancaman dari luar atas eksekusi mati WNA terpidana kasus narkoba.

Dukungan atas ketegasan pemerintah terhadap para gembong narkoba ini, disampaikan Moeldoko saat mengisi acara “Seminar dan Dialog Pemantapan Wawasan Kebangsaan VIII dan Rapimnas Resimen Mahasiswa (Menwa),” di Gedung Srijaya Surabaya, Sabtu (21/2).

Dalam acara yang juga dihadiri Ketua Umum Ikatan Alumni Menwa, MS Ka’ban dan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Anas Yusuf tersebut, Moeldoko memaparkan, narkoba sudah menjadi bahaya laten di Indonesia yang peredarannya melalui ranah kebudayaan.

“Karena itu peredaran narkoba di Tanah Air berjalan massif dan perkembangan sangat cepat. Sehingga, memerangi narkoba menjadi bagian dari perang kebudayaan, satu dari 10 tren perang asimetris (non militer) yang berlaku saat ini. Bisa kita lihat, setiap hari ada 50 orang meninggal karena narkoba,” jelasnya.

Memerangi narkoba merupakan bagian dari upaya menguatkan nilai kebangsaan, oleh sebab itu Moeldoko menegaskan, TNI secara keseluruhan akan ikut berperan aktif memerangi narkoba.

Untuk mencegah masuknya narkoba dari luar negeri, lanjut Moeldoko, Indonesia harus mampu membangun berbagai hal, salah satunya adalah membangun hubungan baik antar militer, khususnya di ASEAN. “Saya juga sudah berbicara dengan Panglima Militer Negara Malaysia terkait masalah ini,” ucap Moeldoko.

Sementara itu, terkait adanya ancaman Australia yang secara intensif berupaya melakukan intervensi agar Indonesia tidak melaksanakan eksekusi mati terhadap dua warganya, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, Moeldoko meminta pemerintah Indonesia tidak gentar.

“Segera eksekusi, jangan ragu-ragu. TNI sudah memberikan pernyataan dan mendukung itu. Kami juga sudah siapkan pengamanan di kawasan terluar untuk mengantisipasi ancaman keamanan dari luar,” tegas Moeldoko.

Seperti diketahui, di pembuka Tahun 2015 ini, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan eksekusi mati gelombang pertama terhadap terpidana kasus narkoba. Untuk gelombang dua, direncanakan dalam waktu dekat ini.

Pelaksanaan eksekusi mati ini ditentang sejumlah negara yang warganya divonis mati oleh otoritas Indonesia. Bahkan beberapa dari negara tersebut, langsung menarik duta besarnya dari Indonesia paska eksekusi tersebut.

Pada eksekusi gelombang kedua, hubungan Indonesia-Australia renggang. Sebab, dua warga Negeri Kanguru yang merupakan anggota kelompok pengedar narkoba ‘Bali Nine’, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran akan segera dieksekusi.

PM Australia Tony Abbott sempat menggertak dengan ancaman akan mencari cara melakukan tindakan tidak baik terhadap Indonesia.

Selain duo Bali Nine itu, beberapa warga asing juga masuk daftar eksekusi mati gelombang kedua, yaitu gembong narkoba asal Spanyol, Raheem Agbaje Salami, yang ditangkap di Bandara International Juanda Surabaya pada 1999 silam. Salami diketahui menyelundupkan 5 kg heroin ke Indonesia, dan saat ini ditahan di Lapas Kelas II A Madiun, Jawa Timur.

.
Bantuan TNI Amankan Proses Eksekusi Mati Sangat Diperlukan

Jakarta – Dalam waktu dekat, Kejakasaan Agung akan kembali melakukan proses eksekusi mati terhadap beberapa terpidana yang mayoritas merupakan terpidana kasus narkotika. Namun, dalam prosesnya pemerintah mendapat banyak tekanan, terutama dari beberapa negara yang tak terima warga negaranya akan ikut dieksekusi mati. Untuk itu, bantuan dari pihak TNI untuk mengamankan proses eksekusi mati sangat diperlukan.

“Keterlibatan aparat TNI adalah dalam konteks perbantuan. Bantuan TNI sangatlah dibutuhkan karena hukuman mati ini merupakan sebuah kasus yang menarik perhatian internasional,” kata ahli hubungan internasional dari Unpad, Teuku Rezasyah, Sabtu (21/2/2015).

Karena menjadi perhatian internasional, maka para pekerja media akan mengupayakan segala cara agar bisa mendapatkan informasi terbaik soal proses eksekusi. Masalahnya, proses eksekusi harus dilakukan tertutup dan dilarang diliput media. Menjadi tugas TNI untuk memastikan keamanan proses eksekusi

“Peliputannya oleh media asing dapat dilakuan dari laut dan udara,” jelas Teuku.

“Peran serta TNI menunjukkan sudah tingginya koordinasi TNI dengan Polri dalam mengantisipasi timbulnya dampak dari hukuman mati tersebut, seperti terjadinya penumpukan kapal di perairan dan adanya aksi demontrasi dari para pegiat HAM dari dalam dan luar negeri,” imbuhnya.

Sebelumnya, pihak TNI sudah menegaskan bahwa siap memberikan bantuan pengamanan selama proses eksekusi mati. Bahkan, TNI siap untuk menerjunkan alat-alat tempurnya guna mengantisipasi adanya potensi kerusuhan.

Sumber : http://news.detik.com/read