Banggar Percayakan Anggaran Pembangunan Rumah Dinas TNI ke Kementerian PU

BOGOR, KOMPAS.com – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati bahwa alokasi anggaran pembangunan rumah untuk TNI dikembalikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Rancangan APBN-Perubahan 2015. Dengan demikian, total anggaran untuk Kementerian PU-Pera yang disetujui Banggar DPR menjadi Rp 33,8 triliun.

Mulanya, Komisi V DPR memutuskan jika anggaran untuk pembangunan rumah TNI senilai kurang lebih Rp 1,78 triliun dialokasikan pada Kementerian Pertahanan. Dengan demikian anggaran untuk Kementerian PU-Pera berkurang menjadi kurang lebih Rp 31 triliun. Namun pagi tadi Banggar DPR mengembalikannya lagi ke Kementerian PU-Pera.

“Tadi pagi diputuskan di Badan Anggaran enggak boleh dan kembali lagi ke PU, jadi totalnya tetap Rp 33,8 triliun,” kata Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono di Istana Bogor, Jumat (13/2/2015).

Kendati demikian, Basuki mengaku tidak masalah jika pun alokasi dana untuk pembangunan rumah TNI tersebut diberikan kepada Kementerian Pertahanan. Mengenai kekurangan dana untuk program pembangunan rumah murah, Basuki menyampaikan bahwa pihaknya tidak memaksakan anggaran harus tersedia penuh. Menurut dia, program pembangunan rumah murah untuk rakyat tetap berjalan meskipun anggarannya masih kurang.

“Masalahnya kan tidak harus sekarang tersedia, itu kan nanti jalan terus. Tahun ini kan tidak harus Januari atau Februari kan, kan terus berjalan terus, tidak perlu menunggu disediain gitu,” ucap dia.

Basuki juga menyampaikan bahwa rumah murah untuk rakyat sudah mulai dibangun di beberapa daerah seperti di Tangerang, dan Ternate. Di samping itu, lanjut Basuki, Pemerintah Kota Bandung bersedia menyediakan lokasi pembangunan rumah murah. “Kemudian di Gunung Sitoli, Nias, nanti mau digroundbreaking bareng,” ujar Basuki.

.
Kementerian PU-Pera kembali kantongi anggaran perumahan TNI-Polri

Merdeka.com – Badan Anggaran DPR-RI meminta pembangunan perumahan prajurit TNI dan Polri dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera). Dengan demikian, Kementerian dipimpin Basuki Hadimulyono itu tetap mengantongi anggaran Rp 1,7 triliun untuk merealisasikan proyek tersebut.

Semula, Komisi V DPR-RI sepakat memangkas anggaran Kementerian PU-Pera sebesar Rp 1,7 triliun untuk pembangunan perumahan TNI-Polri dalam rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2015. Sebab, Komisi I sudah mengabulkan permintaan TNI agar anggaran pembangunan perumahan untuk prajurit diserahkan ke Kementerian Pertahanan.

“Jadi tadi pagi diputuskan di badan anggaran, jadi gak boleh lagi berubah pagunya. Tadinya memang dikurangi Rp 1,7 triliun untuk perumahan TNI-Polri. Tapi tadi pagi diptuskan di badan anggaran gak boleh dan kembali lagi ke Kementerian PU-Pera,” kata Basuki saat ditemui di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/2).

Dengan begitu, kata Basuki, tambahan anggaran Kementerian PU-Pera dalam RAPBN-P 2015 kembali menjadi Rp 33,8 triliun.

Secara umum, menurut Basuki, pihaknya sudah mulai membangun perumahan murah di sejumlah daerah. Seperti perumahan buruh di Tangerang dan Bandung, Perumahan untuk pegawai negeri sipil di Ternate.

“Ternate yang Sofifi itu karena Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi sudah ke sana. Kemudian di gunung Sitoli, Nias. Nanti mau digroundbreaking bareng,”