Kemhan Ajukan RUU Rahasia Negara dan RUU Keamanan Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengajukan sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU) untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015.? RUU yang diajukan RUU Rahasia Negara, RUU Keamanan Nasional dan revisi UU TNI. Ketiganya masuk dalam prioritas. Sedangkan satu undang-undang lagi yakni Komponen Cadangan (Komcad).

“Prolegnas dari Kemhan sudah kami ajukan. RUU Keamanan Nasional harus selesai,” kata Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/1/2015).

Ryamizard membantah RUU Komponen Cadangan ditolak dalam Prolegnas?. Menurutnya UU itu juga dibutuhkan. “Siapa yang tolak? Sekarang enggak lah, kita bicara soal negara utk bangsa. Kalau udh disini, ini utk politik negara. Semua untuk negara Saya juga bicara untuk negara,” tuturnya.

Selain itu, Ryamizard juga menjelaskan rencana pertahanan untuk program kedepan. Dimana terdapat dua ancaman yakni nyata dan tidak.

“Yang belum nyata itu perang terbuka besar, perang antar negara itu kan kecil sekali. Kalaupun ada, kita perang untuk pertahankan negara. Pertahanan negara ini ya seluruh bangsa ini harus ikut bertahan. TNI dan alutsistanya dengan rakyat. Nah rakyat itu apa senjataranya? Rakyat itu wawasan kebangsaan dan moral. Gimana mau mempertahankan negara kalau mereka Pakai narkoba,” imbuhnya.

.
Raker perdana dengan DPR, Menhan paparkan penguatan maritim

Merdeka.com – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menggelar rapat kerja tertutup dengan Komisi I DPR. Dalam rapat kerja tersebut, Ryamizard memaparkan kebijakan kementeriannya dalam membangun struktur pertahanan di Indonesia, khususnya di bidang maritim.

“Ini raker pertama komisi I Menhan membahas kebijakan Menhan untuk lima tahun ke depan dan setahun pertama. Secara prinsip kita dukung. Ini merupakan kelanjutan agenda, untuk membangun struktur pertahanan di Indonesia,” kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq seusai menggelar raker tertutup dengan Menhan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).

Dia menambahkan, fokus utama raker tertutup tersebut ialah membahas penguatan pertahanan di sektor maritim yang nantinya akan dimasukkan ke program kerja tahun 2015.

“Tapi memang Menhan tadi berikan fokus baru, penguatan pertahanan maritim. Itu yang nanti kita dalami lebih jauh, bagaimana penyesuaian kebijakan sektor maritim ini ke program kerja 2015,” katanya.

Politikus PKS itu menjelaskan, Kementerian Pertahanan saat ini mengalami penurunan anggaran dibandingkan anggaran Kemenhan periode lalu. Padahal Kemenhan membutuhkan anggaran lebih untuk pengadaan alutsista. Untuk itu, hal ini akan dibahas dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan.

“Kementerian pertahanan periode lalu Rp 440 triliun dalam 5 tahun. Sekarang ini 5 tahun hanya Rp 418 triliun. Ada penurunan, tapi ada target baru yang harus dikerjakan. Perkiraan kami Rp 600 triliun, Kemenhan butuh tambahan anggaran Rp 5,1 triliun program prioritas, itu untuk alutsista,” jelasnya.

.
Menhan: Negara Harus Siapkan Diri untuk Perang Siber

VIVA.co.id – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pemerintah harus menyiapkan diri dalam perang non konvesional berupa perang siber. Cara-cara ini kerap menjadi bagian dari aksi kelompok teroris.

“Alusista (alat utama sistem senjata) cyber kita masih kurang. Kita harus bagus deteksi intelijen terhadap teroris,” katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin 26 Januari 2015.

Menurutnya, Alutsista siber ini akan melengkapi kekuatan personel TNI dalam menjalankan tugasnya. Secara personal kemampuan pasukan Indonesia dalam anti teror sangat luar biasa dan tidak kalah dibanding negara lain.

“Kalau orangnya, kita nomor tiga di dunia. Kopassus (Komando Pasukan Khusus), orangnya sudah bagus, tinggal alatnya. Kita di bawah Inggris, Israel,” katanya.

Meski kemungkinan perang terbuka antar negara cukup kecil, menurutnya, negara harus tetap waspada. Pembenahan dan peremajaan Alutsista pertahanan yang sudah berusia di atas 30 tahun harus segera diganti dengan yang modern.

Peremajaan, terutama pada alat yang multiguna, karena TNI mempunyai tugas utama melakukan evakuasi saat terjadi bencana. “Belajar dari bencana alam yang kayak kemarin, masa cuma pakai cangkul doang? Enggak bisa, kita harus beli alat yang canggih. Alat angkut yang juga cepat untuk membantu,” katanya.

Ia mengakui dalam pertemuan dengan DPR RI hari ini, salah satunya mengajukan penambahan anggaran pertahanan. Namun mantan jenderal bintang empat ini tidak bersedia menyebutkan berapa anggaran yang diajukan.

.
Menhan Usul RUU Keamanan Nasional Masuk Prioritas 2015

Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Pertahanan mengajukan Rancangan Undang-Undang Kemanan Nasional (Kamnas) untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam rapat kerja perdana bersama dengan Komisi I DPR, Senin26/1) malam. Selain RUU Kamnas, dalam rapat ini juga akan dibahas pengajuan RUU TNI dan RUU Rahasia Negara.

Tiga RUU tersebut menurut Ryamizard isinya secara subtansi masih sama. Perubahan sedikit terjadi yang hanya bersifat redaksional. “Secara keseluruhan isi ketiga RUU tersebut masih sama,” katanya.

“RUU Rahasia negara saja, dulu dia (pemerintah) yang mengajukan, tapi dia juga taruh lagi karena tidak satu suara,” kata Mahfudz.

Sementara Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais mengatakan, tiga RUU tersebut adalah beberapa RUU yang telah diajukan pemerintah kepada DPR. Lebih lanjut ia menegaskan, Komisi I belum memutuskan akan menyetujui atau tidak tiga RUU tersebut untuk masuk kedalam Prolegnas 2015.

“Masih ada dua hingga tiga kali rapat lagi untuk memastikan Prolegnas,” ujar Hanafi melalui pesan singkat.

Tiga RUU yang diusulkan oleh Menteri Ryamizard ini mengundang banyak kontroversi. Pasalnya RUU Kamnas dan Rahasia Negara sebelumnya telah ditolak karena mendapat kecaman oleh elemen masyarakat sipil pada saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Apabila nantinya disahkan, dua RUU ini dipandang dapat menjadi hadangan dalam proses demokrasi di Indonesia, karena tidak jelasnya kondisi seperti apa yang mengancam keamanan nasional.

.
ANGGARAN PERTAHANAN: Menhan Ryamizard Ryacudu Usulkan Tambahan Dana Rp5,1 Triliun

Kabar24.com, JAKARTA–Kementerian Pertahanan mengajukan tambahan Rp5,1 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015 dari anggaran sebelumnya Rp96,6 triliun.

Hal itu diungkap Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam agenda rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR.

“Itu penambahan anggaran untuk 2015 yang dipaparkan Pak Menteri. Adapun dalam rencana strategis , Kemhan menganggarkan Rp417 triliun dibagi dalam 5 tahun,” ujar Tantowi Yahya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI.

Penambahan itu, jelas Tantowi, untuk menopang pencapaian alat utama sistem pertahanan (alutsista) sesuai dengan standar minimum essential force (MEF) atau standar minimum negara mampu melakukan tindakan pertahanan.

“Itu hanya untuk mencapai 60% minimum essential force,” kata Tantowi, di Kompleks Gedung Parlemen, Senin (26/1/2015).

Sebelumnya, Letnan Jenderal TNI Ediwan Prabowo, Sekretaris Jenderal Kemhan pernah menjelaskan, dalam pemenuhan belanja alutsista itu mengacu pada MEF, alutsista Indonesia baru mencapai 38% dari yang ditargetkan MEF. Adapun MEF 40% dari ideal.

“Meski demikian, anggaran itu akan disesuaikan dengan program pemerintah dengan mengacu skala prioritas.”

Untuk Alokasi belanja pegawai, tetap akan ada di TNI AD karena jumlah personel yang besar.

“Adapun untuk alat utama sistem pertahanan (alutsista), Kemhan akan mengintegrasikan mulai dari pengadaan alutsista TNI AD, TNI AL, dan TNI AU,” katanya.

Dalam pengadaan alutsista itu, jelasnya, TNI AU dan TNI AL akan mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar menyusul mahalnya peralatan yang ada dalam shopping list Kemhan.

Misalnya, TNI AL a.l. menganggarkan pembelian dua unit kapal selam dari Korea Selatan yang saat ini satu unit sudah mencapai 60%, satu lagi masih akan mulai dibangun.

“Selanjutnya, TNI AL akan difokuskan untuk pengembangan produk dalam negeri,” ujarnya.

Adapun untuk TNI AU, a.l. masih akan dianggarkan peremajaan skuadron F-5 Tiger.

“Namun, belum diputuskan mau mengganti dengan pesawat jenis apa. Yang jelas, kemampuannya lebih bagus dari F-5 Tiger,” kata Ediwan.

.
Komisi I Siapkan Kebijakan Sektor Maritim Terbaru

Jakarta, CNN Indonesia — Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik mengungkapkan rencana pembahasan mengenai pertahanan maritim bersama dengan Kementerian Pertahanan dalam rapat kerja hari ini, Senin (26/1). Lebih lanjut, Mahfudz juga menyebut pembahasan itu dilakukan karena pertahanan maritim menjadi fokus baru bagi kementerian pertahanan.

“Menhan tadi berikan fokus baru, mengenai penguatan pertahanan maritim. Itu yang nanti kita dalami lebih jauh, bagaimana penyesuaian kebijakan sektor maritim ini ke program kerja 2015,” tutur Mahfudz di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Senin (26/1).

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu turut hadir dalam rapat tersebut untuk membahas program kerja Kemenhan selama satu tahun dan lima tahun kedepan.

Mengenai program kerja pertahanan di bidang maritim, Mahfudz mengatakan, anggaran Kementerian Pertahanan periode ini tidaklah memadai untuk memfasilitasi program tersebut sepenuhnya.

Salah satunya karena keberadaan kebijakan pengurangan anggaran Kementerian Pertahanan selama lima tahun ke depan.

“Anggaran kementerian pertahanan periode lalu Rp440 triliun dalam lima tahun, sekarang ini lima tahun hanya Rp 418 triliun. Penurunan ini jelas akan mempengaruhi,” terang Mahfudz.

Hal tersebut, diyakini Mahfudz akan mempengaruhi pengadaan alat tempur dan sistem pertahanan (alutsista) yang dibutuhkan Kemenhan untuk mewujudkan penguatan pertahanan maritim Indonesia.

“Pertama, kelautan itu butuh alutsista baru seperti pesawat patroli udara. Kedua, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla). TNI AL ini kan menghibahkan kapal ke Bakamla. Ini yang kosong kan harus digantikan dengan kapal baru,” jelasnya.

Diketahui, Bakamla dibentuk sesuai dengan undang-undang No. 32 Tahun 2014 tentang kelautan, yang merupakan pengintegrasian komponen maritim yang memiliki kewenangan dalam keamanan maritim, meliputi berbagai instansi sipil dan militer yang diformulasikan dalam wadah yang solid, seperti TNI AL, Kepolisian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Imigrasi dan Bea Cukai dan lainnya.

Mengenai anggaran ini, Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mengutarakan akan segera menggelar rapat bersama dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

“Dari orientasinya bagus, tapi tidak didukung dengan postur anggarannya. Saya khawatir yg disusun Kemhan ini tidak didukung postur anggaran,” ujarnya.

.
Ini Daftar RUU yang Diusulkan Menhan ke Komisi I

JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR. Salah satunya ialah membicarakan usulan program legislasi nasional (prolegnas).

Ryamizard mengaku kementeriannya telah menyelesaikan sejumlah usulan undang-undang yang akan diajukan ke DPR. “Sudah,” kata Ryamizard kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2015).

Dirinya menyampaikan bahwa ada empat RUU yang diusulkan. Namun, baru tiga usulan rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi prioritas Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

“RUU Rahasia Negara, revisi (UU) TNI, dan Kamnas,” terangnya.

Salah satu RUU yang belum menjadi prioritas ialah RUU Komponen Cadangan (Komcad). Ia pun meyakinan usulan ini akan diterima.

“Semua untuk negara. Saya juga bicara untuk negara,” pungkasnya.

Sumber : http://nasional.sindonews.com/

.
Menhan Minta Tambah Anggaran Rp 5 T, DPR Nilai Tak Mendesak

Jakarta, CNN Indonesia — Komisi I DPR tidak melihat ada urgensi dalam pengajuan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian Pertahanan. Mengajukan tambahan Rp 5 triliun, Kementerian Pertahanan dinilai tak menjelaskan prioritas dan alasan penambahan anggaran.

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menilai Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tidak menyampaikan program kerjanya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR. Terutama mengenai fokus untuk penguatan pertahanan poros maritim Indonesia dengan baik.

“Saya tidak menangkap visi pertahanan yang kuat yang digagas oleh Menhan karena arah penyampaiannya sporadis dan substansinya kabur,” kata Hanafi saat dihubungi oleh CNN Indonesia, Senin (26/1).

Apalagi jika dikaitkan dengan keinginan Presiden soal indonesia sebagai poros maritim. Apa yang disampaikan Menhan menurutnya jauh dari semangat kemaritiman. Ryamizard dinilai kurang menjelaskan secara detil mengenai ancaman yang dianggap prioritas bagi keamanan nasional.

Misalnya saat Menhan menyatakan tidak membeli baru hanya mengganti yang lama tanpa menjelaskan alasannya. Menurut Hanafi, apabila Ryamizard ingin mengalokasikan anggaran pertahanan untuk modernisasi alutsista seharusnya terlebih dahulu memberikan penjelasan atau asumsi mengenai ancaman dan kepentingan keamanan nasional Indonesia.

Oleh sebab itu, Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan dan luar negeri akan melakukan beberapa pertemuan kembali dengan Kementerian Pertahanan sebelum memutuskan usulan penambahan anggaran tersebut.

Sementara itu Ketua Komisi I Mahfudz Siddik mengatakan, berdasarkan proyeksi anggaran Kemenhan, memang belum ada tanda-tanda pengalokasian anggaran modernisasi alutsista. Oleh sebab itu, Komisi Pertahanan DPR juga perlu melakukan pembahasan anggaran tersebut bersama dengan Kemenhan, Kemenkeu, dan Bappenas.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu melakukan rapat kerja pertamanya bersama dengan Komisi I DPR kemarin. Dalam rapat yang bersifat tertutup tersebut, Menteri Ryamizard memaparkan rencananya selama setahun dan lima tahun kedepan mengenai penguatan pertahanan di Indonesia.

Setidaknya, ada dua rencana yang telah disampaikan oleh Ryamizard dalam rapat tersebut. Seusai rapat, ia mengatakan dua rencana tersebut dibuat berdasarkan potensi ancaman yang akan dihadapi.

“Pertama adalah ancaman yang belum nyata, itu perang terbuka besar, perang antar negara itu kan kecil sekali,” kata Ryamizard di Gedung DPR.

Menurutnya ada banyak hal yang perlu dipersiapkan. Pertama, Kemenhan bersama dengan TNI harus mempersiapkan alutsista, dengan cara mengganti yang telah berumur lebih dari 30 tahun. Lebih lanjut, Indonesia harus memiliki alutsista yang menopang dan memadai meskipun kemungkinan akan adanya perang tersebut sangatlah kecil.

Ancaman kedua adalah ancaman nyata yang diantisipasi seperti terorisme, wabah penyakit, bahkan pencurian ikan, sumber daya manusia, dan wilayah. “Termasuk ancaman cyber dan terorisme yang harus dideteksi oleh intelijen,” katanya.

Bencana alam juga menurut Ryamizard termasuk ancaman nyata di Indonesia. Oleh sebab itu, pengadaan alutsista untuk menghadapi bencana alam ini pun menjadi fokus rencana Kemenhan kedepan.

Rencana lain Kementerian Pertahanan adalah penguatan pertahanan maritim seperti yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo. Hal yang perlu dipersiapkan antara lain pengadaan pesawat patroli udara dan juga penggantian kapal TNI AL yang telah dihibahkan kepada Badan Keamanan Laut.