Jokowi Perintahkan Panglima TNI Jaga Gedung KPK

WARTA KOTA, PALMERAH— Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Panglima TNI Jenderal Moledoko menurunkan anggota TNI untuk bersiaga di sekitar Gedung KPK. Hal tersebut guna mengantisipasi gesekan antara dua institusi Polri dan KPK yang belakang terjadi kekisruhan.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI M Fuad Basya saat dihubungi wartawan Sabtu (24/1/2015).

Fuad mengatakan, Ketua KPK Abraham Samad telah menelepon Panglima TNI Moeldoko untuk meminta perlindungan. Namun, Fuad membantah bahwa penerjunan pasukan tersebut atas permintaan Ketua KPK Abraham Samad yang meminta perlindungan.

“Pak Samad hanya melaporkan perkembangan, kemudian Panglima inisiatif menurunkan personel untuk mengantisipasi gesekan. Itu juga berdasar arahan Presiden agar menjaga keduanya tidak terjadi gesekan,” ujar Fuad.

Ia menyebutkan, ada ratusan personel TNI yang dikerahkan di sekitar gedung antikorupsi itu. “Kami bersiaga di sekitar KPK. Jadi bukan untuk melindungi KPK, bukan juga untuk Polri. Ratusan ada dari intel juga,” katanya.

.
TEMPO.CO, Jakarta – Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Moeldoko, mengungkapkan alasannya mengirim personel TNI ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya, tindakan itu merupakan amanat undang-undang.

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI Pasal 7 Ayat 1,” kata Moeldoko dalam akun facebooknya, Moeldoko, Minggu 25 Januari 2015.

Pasal itu, tutur Moeldoko, berbunyi tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara termasuk konflik komunal yang terjadi antara kelompok masyarakat yang dapat membahayakan keselamatan bangsa.

“Ini jawaban dari pertanyaan para politisi dan wartawan kenapa TNI ikut mengamankan gedung KPK,” kata Moeldoko menjawab pertanyaan di dinding facebooknya. (baca: KPK vs Polri, Jokowi: Jangan Ada Kriminalisasi)

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto atau BW ditetapkan sebagai tersangka, tersiar kabar bahwa Badan Reserse Kriminal Polri akan melakukan penggeledahan? ke Gedung KPK. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Samad sudah mengontak Panglima TNI membantu pengamanan di Gedung KPK.

Pasukan TNI yang diterjunkan berasal dari tiga matra Darat, Laut, dan Udara. Mereka dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara (Denjaka) TNI Angkatan Laut, dan Komando Pasukan Khas (Kopaskhas) TNI Angkatan Udara. Namun tidak diketahui berapa jumlah personel yang diturunkan.

.
Polemik KPK dan Polri, Aparat TNI Disiagakan “Tidak ada yang dibela. Ini semata untuk menjaga stabilitas.”

VIVA.co.id – Aparat Tentara Nasional Indonesia diturunkan untuk melakukan pengamanan terkait permintaan Presiden Joko Widodo kepada Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tidak berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan gejolak di masyarakat.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen M Fuad Basya, Sabtu 24 Januari 2015, menyatakan bahwa himbauan Presiden Jokowi tersebut ditindaklanjuti oleh Panglima TNI dengan menurunkan aparat militer di beberapa titik, terutama kawasan ibukota.

“Aparat TNI diturunkan dalam rangka menindaklanjuti himbauan Presiden kemarin agar jangan sampai ada gesekan antara KPK dan Polri,” ujar Fuad kepada VIVAnews.

Tidak dijelaskan secara detail lokasi penempatan aparat TNI tersebut. Namun, Fuad menegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya agar menjaga suasana tetap stabil.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan KPK dan Polri supaya mengerti bahwa ini dilakukan demi stabilitas tetap terjaga,” kata Fuad.

Berapa jumlah personel TNI yang dikerahkan? “Pokoknya cukuplah untuk pengamanan terbuka dan tertutup,” kata Fuad.

Ia menegaskan, pengerahan aparat TNI ini tidak ada tujuan untuk membela salah satu pihak di antara KPK maupun Polri.

“Tidak ada yang dibela. Ini semata untuk menjaga stabilitas. Karena masalah ini (KPK-Polri) sedang mendapat sorotan internasional juga. Kalau sampai terjadi gesekan itu kan kita sebagai bangsa kan malu,” kata Fuad.

.
Kisruh KPK Vs Polri, TNI: Kami Bukan Jaga KPK

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Fuad Basya pun mengatakan, institusinya tidak menempatkan personel untuk menjaga gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. “Perlu saya jelaskan, kami bukan menjaga KPK,” ujar Fuad ketika dihubungi Tempo, Sabtu, 24 Januari 2015

Menurut Fuad, TNI mendapat perintah langsung dari Presiden Joko Widodo untuk memastikan tak terjadi kericuhan antara KPK dengan Polri. Perintah itu disampaikan kemarin, setelah Presiden bertemu dengan Wakapolri dan pimpinan KPK.

Karena tugas yang diminta adalah mencegah kericuhan antara KPK dengan Polri, kata Fuad, personil ditempatkan di sekitar ring 1 gedung KPK. Para personil itu disebar disejumlah titik menggunakan pakaian sipil untuk memudahkan pengawasan situasi.

“Yang mengenakan pakaian tugas juga ada sebenarnya. Pasukan tetap kami kerahkan. Di sekitar KPK juga,” ujar Fuad tanpa menjelaskan di mana titik jelas para anggota TNI berjaga. Fuad berharap situasi di sekitar gedung KPK tetap kondusif.

.
Cegah Gesekan dengan Polri, TNI Lindungi KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad meminta perlindungan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Alasannya, muncul kabar kalau penyidik Bareskrim Polri akan memaksa masuk gedung KPK untuk membawa berkas terkait kasus Bambang Widjojanto.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Fuad Basya membenarkan Ketua KPK Abraham Samad menghubungi Jenderal Moeldoko. Tujuannya adalah untuk meminta perlindungan, dengan menyiagakan pasukan TNI untuk menjaga KPK.

Pasukan yang disiagakan itu bukan berarti untuk berhadap-hadapan dengan aparat kepolisian. Melainkan, kata dia, prajurit TNI ingin mencegah agar kedua institusi, baik KPK dan Polri tidak timbul gesekan, seperti yang diinstruksikan Presiden Jokowi.

“(Ketua KPK) bukan minta perlidungan. KPK minta bantuan karena dua institusi ini sedang bermasalah. Harusnya, KPK minta bantuan Polri, sementara sekarang masalahnya sendiri kan ke polisi,” kata Fuad kepada Republika Online, Sabtu (24/1).

“Jadi, Panglima TNI selaku yang bertanggung jawab penuh terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan negara, dan menjaga nama baik Presiden dan wibawa pemerintah agar tidak tercemar bersedia membantu KPK,” imbuhnya.

Menurut Fuad, kalau sampai KPK dan Polri sampai terjadi gesekan maka hal itu berakibat negatif terhadap nama baik pemerintah. Pun dengan stabilitas NKRI bisa ikut terancam. Karena itu, sudah menjadi tugas TNI untuk menengahi agar jangan sampai terjadi bentrokan antara KPK dan Polri.

“Jadi, bukan berarti TNI diminta KPK untuk berhadap-hadapan dari serangan polisi. TNI hanya ingin mencegah,” kata mantan wakil asisten logistik KSAD tersebut.

.
TNI Cegah Gedung KPK Digeledah Polisi, Kerahkan Pasukan dan Intel

JAKARTA – Polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri membuat berbagai isu menyeruak. Salah satunya, penggeledahan gedung KPK. Karena itu, TNI mengerahkan pasukan untuk menjaga gedung lembaga antirasuah tersebut dari penggeledahan.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen M. Fuad Basya menuturkan, pihaknya mendapat instruksi dari Presiden Jokowi untuk mencegah terjadinya gesekan antara Polri dan KPK. ’’Karena itu, TNI menurunkan petugas dari TNI-AL, TNI-AD, dan semuanya,’’ paparnya.

Semua anggota TNI itu disebar di sekitar gedung KPK. Ada tiga pembagian area, mulai ring satu hingga tiga. Mulai gedung KPK hingga beberapa kilometer dari gedung tersebut dijaga. ’’Semua menyebar sejak Jumat,’’ terang Fuad.

Ada anggota yang memakai seragam dinas, ada pula yang memakai seragam preman. Hal tersebut sudah sesuai prosedur pengamanan. ’’Jumlahnya tidak bisa disebut, tapi puluhan,’’ ujarnya, Sabtu (24/1).

Soal kemungkinan mengerahkan pasukan khusus, Fuad tidak bisa menyebutkan. Yang pasti, semua elemen TNI ada dalam pengamanan tersebut. ’’Semua sesuai instruksi Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tidak ada yang bisa meminta pasukan tertentu untuk turun mengamankan, kecuali panglima,’’ tuturnya.

Terkait gesekan seperti apa yang dihindari, Fuad menjelaskan bahwa penggeledahan gedung KPK juga merupakan gesekan. Yang jelas, pertemuan secara langsung antara KPK dan Polri akan dicegah TNI. ’’Jangan sampai ada konflik fisik. Untuk masalah hukum, tentu TNI menilai harus diselesaikan masing-masing,’’ jelasnya.

Apakah itu bisa disebut pengamanan terhadap KPK? Fuad tidak sepakat pengerahan anggota TNI tersebut merupakan bentuk pengamanan terhadap KPK. Namun, pastinya TNI mengamankan negara. ’’Mencegah konflik antarlembaga itu mengamankan negara,’’ terangnya.

Konflik antara KPK dan Polri tersebut dipastikan menjadi sorotan luar negeri. Masyarakat juga akan ikut mengawasi. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bisa jadi memengaruhi negara. ’’Untuk itulah, TNI menjaga demi kedaulatan Indonesia,’’ ujarnya.

Sumber : http://www.jpnn.com/

.
TNI Siagakan Penuh Pasukan Cegah Gesekan Antara Polri dan KPK

Jakarta – Hubungan Polri dan KPK memanas sejak ditangkapnya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Sejak semalam, pasukan TNI ternyata telah bersiaga penuh untuk menghindari terjadinya gesekan antar dua instansi penegak hukum tersebut.

“Pengarahan dari Pak Presiden (Joko Widodo-red) jelas, jangan sampai terjadi gesekan antara KPK dan Polri,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI M Fuad Basya saat dihubungi detikcom via telepon Sabtu (24/1/2015) pagi.

Dijelaskan Fuad, sejak Jumat (23/1/2015) malam, saat Bambang ditahan dan diperiksa di Bareskrim Polri, pasukan TNI disiagakan di sekitaran Gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Saat itu memang ada isu berhembus bahwa polisi akan datang ke Gedung KPK untuk menggeledah ruang kerja Bambang.

“Kita siagakan penuh (prajurit TNI-red). Di sekitar-sekitar sana (gedung KPK-red) kita standbykan dekat, tapi tidak sampai masuk gedung,” ucap Fuad.

Fuad mengatakan TNI punya alasan sendiri kenapa berjaga di sekitaran gedung KPK. Mereka tidak masuk karena tidak mau dianggap berpihak. Fuad menegaskan bahwa tugas TNI berjaga untuk menjaga keamanan negara.

“Kalau untuk menghindari gesekan antara Polri dan KPK, tentu hanya TNI yang bisa menengahi. Jadi perlu ditegaskan, bukan melindungi KPK, tapi untuk menghindari gesekan itu. Kalau terjadi gesekan antara KPK dan Polri, Anda bisa bayangkan Indonesia di mata internasional seperti apa nantinya,” imbuh Fuad.

Ditambahkan Fuad, sejak semalam, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko tak hanya berkomunikasi dengan Samad, tapi juga dengan Wakapolri Badrodin Haiti. Pasukan TNI akan disiagakan penuh hingga situasi dinilai terkendali.

“Pasukan kita siagakan terus. Kita lihat nanti perkembangan situasinya seperti apa. Tentunya akan ada pengarahan dari Presiden, kita ikuti itu,” jelas Fuad.

Sumber : http://news.detik.com/

.
Panglima TNI tepat kirim Kopassus amankan konflik KPK-Polri

Merdeka.com – Di tengah kisruh KPK vs Polri, Ketua KPK Abraham Samad menelepon Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk meminta bantuan melakukan pengamanan di Gedung KPK. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi gesekan antara dua institusi Polri dan KPK yang belakang terjadi kekisruhan. Moeldoko langsung menjawabnya dengan mengerahkan Kopassus dan intel untuk menengahi konflik itu.

Peneliti Pukat UGM Oce Madril mengatakan, langkah Abraham Samad meminta pertolongan kepada TNI dinilai tepat. Oce menilai konflik KPK dengan Polisi diperlukan adanya pihak penengah seperti TNI.

“Saya kira wajar bantuan kepada TNI, memang setahu saya TNI sudah kerja sama dengan KPK. Apalagi dengan adanya konflik dengan KPK sepertinya itu tidak logis apabila polisi berjaga,” kata Oce kepada merdeka.com, Sabtu (24/1).

Oce menilai TNI tidak berlebihan sampai menurunkan Kopassus. Menurutnya memang butuh satuan yang terlatih untuk mengatasi masalah ini.

“Saya kira tidak (berlebihan), karena fungsi TNI juga melakukan pengaman gedung-gedung vital dan lembaga-lembaga penting di negeri ini. Maka mungkin opsi TNI yang tepat adalah Kopassus.

Oce pun yakin Kopassus hanya melakukan pengamanan untuk mengantisipasi penyerbuan. Sah-sah saja karena KPK dan TNI sudah punya MoU kerja sama.

“Saya rasa untuk mencegah adanya potensi penyerbuan. apalagi kepolisian punya tujuan tertentu yaitu bareskrim ingin masuk ke kpk memeriksa berkas-berkas BW. saya rasa pengamanan yang sifat bukan untuk melawan tapi menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” beber Oce.

“Kalau misalkan yang disewa itu preman, orang bayaran, itu baru tindakan kpk tidak tepat. Jadi kalau TNI diminta bantuan saya rasa tidak berlebihan,” tegasnya.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Fuad Basya mengatakan TNI telah diterjunkan untuk mengawal konflik antara dua institusi negara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dan Polri.

“Kan ada petunjuk presiden kepada pimpinan KPK dan Kapolri bahwa jangan sampai ada gesekan antara dua institusi. Kalau intitusi sipil yang terlibat itu kan Polri yang mengamankan. Tapi karena ini permasalahan Polri dan KPK, Polri terlibat, maka panglima TNI merasa punya kewajiban mengamankan,” kata Fuad Basya, saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (24/01).

Fuad menjelaskan, sejak kemarin personel TNI sudah diterjunkan untuk mengawal konflik dua institusi penegak hukum tersebut. Di antaranya Kopassus dan intelijen. “Ya, Kopassus kita siagakan, ada intelijen juga. Intinya ini untuk menjaga internal,” ujarnya.

.
Samad Telepon Moeldoko Minta Bantuan Pengamanan dari TNI

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menelpon langsung Panglima TNI Jendral Moeldoko untuk meminta bantuan pengamanan. Permintaan ini dilakukan setelah Bareskrim Polri memutuskan menahan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto, Jumat (23/1/2015).

Deputi bidang pencegahan KPK Johan Budi membenarkan soal adanya pengamanan tambahan di luar kepolisian itu. “Jadi memang benar KPK di-backup oleh tim pengamanan yang jumlahnya cukup banyak di luar Polri,” kata Johan melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (23/1/2015), jelang tengah malam.

Informasi yang dihimpun, pengamanan tambahan ini diturunkan karena beredar informasi di internal KPK bahwa Bareskrim akan melakukan penggeledahan di ruang kerja Bambang. Nantinya, ada tiga pasukan elit TNI dari tiga matra yang diterjunkan untuk melakukan pengamanan terhadap Gedung KPK. Tiga pasukan elit itu, yakni Komando Pasukan Khusus (Kopasus) TNI Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara (Denjaka) TNI Angkatan Laut, dan Komando Pasukan Khas (Kopaskhas) TNI Angkatan Udara.

.
Abraham Minta Panglima TNI Moeldoko Lindungi KPK

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad berbincang dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko via telepon seluler. Dia membicarakan soal pengamanan gedung KPK. Abraham mendapat informasi gedung kantornya bakal digeledah Anggota Bareskrim Mabes Polri, setelah penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.

Sambil menelpon, Abraham terlihat gusar. Dia berjalan ke sana-sini di lantai 3 gedung KPK. Tangan kirinya yang tak memegang ponsel, dia masukkan ke saku celana kiri.

Percakapan via telepon itu berlangsung sekitar tujuh menit. Sekitar pukul 23.30 Wib, Abraham sudah menutup teleponnya.

Keputusan melindungi gedung diambil setelah pimpinan KPK mendapat informasi Anggota Bareskrim Mabes Polri yang bersiap menggeledah gedung KPK. Pimpinan KPK menyetujui Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat untuk turut mengamankan gedung.

Deputi Pencegahan KPK Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan lembaganya mendapat perlindungan dari satuan khusus. “KPK di-back up oleh tim pengaman yang jumlahnya cukup banyak, dan itu bukan dari Polri,” katanya, Jumat malam, 23 Januari 2015.