Ini Arahan Jokowi Untuk RAPBNP 2015

VIVA.co.id – Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran DPR, menggelar rapat membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015. Setelah pembahasan, semua menteri langsung lapor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pada sidang kabinet, Senin, 19 Januari 2015, Jokowi memberikan arahan bagi para menterinya agar membuat asumsi-asumsi yang realistis terkait pertumbuhan ekonomi, serta harga minyak Indonesia (ICP) dan nilai tukar mata uang.

“Ada beberapa asumsi yang menjadi perhatian presiden. Pertama mengenai asumsi pertumbuhan ekonomi, asumsi terkait dengan harga minyak Indonesia , kemudian juga dengan asumsi nilai tukar, juga asumsi terkait lifting,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Untuk harga minyak, kata dia, menkeu akan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memastikan berapa harga minyak yang realistis. “Karena yang paling dikhawatirkan kalau harganya terlalu tinggi, maka akan ada yang tidak bisa direalisasikan,” ucapnya.

Hal itu sebut Bambang dapat mengganggu program dan kegiatan pemerintah. Sementara terkait pertumbuhan, presiden ingin asumsi realistis, bukan optimisme berlebihan tapi juga tidak terlalu pesimistis berlebihan.

Seluruh kementerian diminta untuk mengikuti pembahasan RAPBNP ini dengan baik. “Diharapkan tentunya APBN-P ini selesai tepat waktu. Sesuai Badan Anggaran tadi pagi, diharapkan APBN-P selesai pada 12 Februari 2015,” kata Bambang.

.
Presiden Jokowi Pimpin Rapat Bahas APBN-P 2015

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo kembali menggelar rapat bersama para menterinya untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2015. Rapat digelar tertutup di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/1/2015) siang.

“Siang hari ini, kita akan berbicara tentang APBN Perubahan tahun 2015, untuk mempercepat, silakan Menteri Keuangan memberikan pengantar,” kata Jokowi saat membuka rapat tersebut.

APBN-P menjadi sumber dana untuk Jokowi membiayai program pemerintah yang menjadi janji kampanyenya. APBN 2015 tidak mengakomodasi semua program Jokowi karena disusun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Draf APBN-P 2015 nantinya akan diserahkan pada DPR. Di DPR, susunannya akan dimatangkan sebelum disahkan dalam sidang paripurna.

.
Jokowi Minta Strategi Realistis Penuhi Target Penerimaan Pajak

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan Kementerian Keuangan dapat menyiapkan strategi realistis untuk mencapai target penerimaan pajak yang naik sekitar Rp 101 triliun di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Senin (19/1/2015) usai menemui Presiden Jokowi di istana untuk menyampaikan pembahasan RAPBN-P 2015.

“Intinya kami diminta menyiapkan strategi realistis, straight to the point mengenai pajak yang naik kalau dibandingkan APBN 2015 naik sekitar Rp 101 triliun. Itu yang diminta untuk dijelaskan,” kata Bambang.

Ia menambahkan, target penerimaan pajak itu memang di luar kebiasaan. Kenaikan penerimaan pajak biasanya tidak lebih di atas 20 persen per tahun. “Kalau ini dihitung pertumbuhannya kira-kira 40 persen,” kata Bambang.

Menurut Bambang, Presiden Jokowi juga meminta Kementerian untuk menargetkan asumsi lebih realistis terutama pertumbuhan ekonomi, harga minyak internasional, nilai tukar rupiah dan lifting minyak.

Khusus lifting dan harga minyak, Bambang mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan harga minyak realistis. Hal itu berkaitan dengan penerimaan negara mengingat harga minyak dunia merosot.

“Dikhawatirkan asumsi harga tinggi, maka akan ada penerimaan yang tidak bisa direalisasikan. Ini bisa ganggu nantinya kegiatan dari pemerintah,” tutur Bambang.

Selain itu, Bambang mengatakan, kementerian juga diharapkan dapat mengikuti pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sehingga dapat selesai tepat waktu. “Sesuai kesepakatan dengan banggar diharapkan bisa selesai 12 Februari 2015,” kata Bambang.

Target penerimaan pajak sekitar Rp 1.484,6 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P 2015) dari APBN-P 2014 sekitar Rp 1.246,10 triliun.

.
Jokowi Minta Target Pajak Naik 40%, Menkeu Merespons

JAKARTA – Dalam sidang kabinet (sidkab) paripurna RAPBN-Perubahan 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta target penerimaan pajak untuk 2015 ditingkatkan menjadi 40 persen dibandingkan target tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengakui, target penerimaan pajak dalam APBN-Perubahan 2015 yang naik sekira 40 persen di luar kebiasaan. Untuk itu, Bambang diminta Jokowi untuk menyiapkan strategi yang realistis dalam rangka mencapai target pajak yang naik sekira Rp350 triliun dari realisasi tahun lalu.

“Kalau dibandingkan APBN 2015 naik sekitar Rp140 triliun. Itu yang diminta untuk dijelaskan, karena kenaikan ini di luar kebiasaan,” tegasnya saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/1/2015).

Bambang mengungkapkan, selama ini peningkatan target penerimaan pajak dari tahun sebelumnya hanya di atas 20 persen

“Tidak pernah kenaikan itu di atas 20 persen per tahun, mungkin tahun ini kira-kira sekitar 40 persen. Kami akan siapkan dari Kemenkeu khususnya Dirjen Pajak,” pungkas Bambang.

Sumber : http://economy.okezone.com/

.
Jokowi Turunkan Harga Semen, Pertama dalam Sejarah

TEMPO.CO , Surabaya – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menurunkan harga semen bersamaan dengan penurunan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Menanggapi kebijakan Jokowi, Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Agung Wiharto mengatakan kebijakan ini belum pernah terjadi di Indonesia. “Penurunan harga diumumkan Presiden, pertama dalam sejarah semen di Indonesia,” kata dia kepada Tempo, Senin 19 Januari 2015.

Agung mengatakan perseroan tidak mempermasalahkan ketentuan penurunan harga semen. Sebab, Semen Indonesia bisa menyesuaikan biaya produksi karena terjadi penurunan tarif dasar listrik. Dengan menggunakan tarif listrik untuk industri, Semen Indonesia memperoleh penurunan biaya dari Rp 1.100 per kilowatt per jam (KWh) menjadi Rp 1.029 per KWh. “Penurunannya tidak signifikan, tapi cukup membantu,” ujarnya.

PT Semen Indonesia, kata Agung, selalu siap menyesuaikan harga jual mengikuti dinamika perekonomian. Dia mengatakan penyesuaian harga hanya terjadi apabila ada
kenaikan tarif listrik. Sebab biaya listrik menyumbang 11 persen dari ongkos produksi. Kini, kata Agung, kompetisi harga menjadi pertimbangan. Semen Indonesia menguasai 44 persen pasar domestik. Namun dengan harga yang kompetitif dibandingkan merek lain, pembeli bisa beralih.

Pada Jumat 16 Januari 2015, Jokowi mengumumkan penurunan harga jual semen buatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Rp 3.000 per sak. Harga baru ini berlaku mulai Senin 19 Januari bersamaan dengan penurunan harga BBM bersubsidi. Penurunan harga berlaku untuk semen buatan PT Semen Indonesia Tbk dan PT Semen Batu Raja.