Menko Polhukam: Panglima TNI dari AL atau AU

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdjiatno, mengatakan pergantian Panglima TNI adalah kewenangan Presiden Joko Widodo. Terkait jatah angkatan yang akan menduduki Panglima TNI, Tedjo mengungkap, kemungkinan dari Angakatan Udara atau Angkatan Laut.
“Semua itu tergantung Presiden mana yang beliau inginkan. Kita harus mendukung apa yang beliau inginkan,” ujar Tedjo usai menghadiri acara open house di rumah dinas Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Jakarta, Sabtu (3/1/2015).

Walau mengusung poros maritim, Tedjo menilai semua kepala staf memiliki kemampuan serupa untuk mewujudkannya. Itu artinya, lanjut Tedjo, tidak mesti dari Angkatan Laut karena memang ‘jatah’ untuk menduduki jabatan Panglima TNI adalah dari “Kita ini di TNI untuk kemampuan ya, kita sesuaikan. Kebijakan beliau yang harus kita dukung,” mantan Kepala Staf Angkatan Laut ini menegaskan.

Sekedar informasi, Presiden Joko Widodo baru saja melantik Laksamana Madya Ade Supandi sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dan Marsekal Madya TNI Agus Supriatna sebagai Kepala Staf Angkatan Udara.

Sementara Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, akan pensiun dari dinas militer pada Juli 2015. Moeldoko adalah jenderal dari Angkatan Darat yang menggantikan Laksamana Agus Suhartono dari Angkatan Laut.

.
Menko Tedjo soal Panglima TNI dari AU: Semua tergantung Presiden

Merdeka.com – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Prijatno, memastikan pergantian kepemimpinan di tubuh Tentara Nasional Indonesia tetap sesuai dengan aturan. Dia menyatakan pengganti Jenderal Moeldoko akan diambil dari unsur Angkatan Udara, sesuai dengan peraturan dibuat di era Presiden Abdurrahman Wahid.

Namun, ada keraguan bila Panglima TNI diangkat dari unsur Angkatan Udara. Sebab, kebijakan politik Presiden Joko Widodo menekankan terhadap maritim. Meski demikian, Tedjo memastikan hal itu tidak terjadi.

“Jadi semua itu tergantung Presiden mana yang beliau inginkan. Kita harus mendukung apa yang beliau inginkan. Kita ini di TNI untuk kemampuan ya kita sesuaikan. Kebijakan beliau yang harus kita dukung,” kata Tedjo kepada awak media usai bersilaturahim di rumah dinas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Sabtu (3/1).

Menurut Tedjo, meski saat ini adalah giliran AU memimpin dia tidak bisa memastikan. Menurut dia, semua keputusan ada di tangan Jokowi. Dia mencoba meyakinkan ketiga matra di TNI tidak bakal ribut bila Jokowi mengambil keputusan tidak berdasarkan rotasi kepemimpinan sudah dibangun.

“Oh enggak. Jadi enggak ada masalah,” ujar Tedjo.