Rakernis Badan Sarana Pertahanan Kemhan Th. 2014

Jakarta, admin ; Kepala Badan Sarana Pertahanan ( Ka Baranahan ) Kementerian Pertahanan Laksamana Muda TNI Ir. Rachmad Lubis membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Badan Sarana Pertahanan Kemhan Tahun 2014, pada Senin (24-2-2014) di Kemhan Jakarta. Tujuan diselenggarakannya Rakernis Baranahan Kemhan ini, selain untuk menyampaikan Refleksi Program Kerja Tahun 2013 dan Proyeksi Program Kerja Tahun 2014, juga merupakan sarana komunikasi dua arah dalam rangka mempertegas arah pelaksanaan program dan anggaran Baranahan Kemhan Tahun 2014 sehingga diharapkan dalam pelaksanaannya dapat mencapai sasaran yang optimal.

Rapat Kerja Teknis ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Pimpinan Kemhan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2014 dan Rakernis UO. Kemhan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2014 lalu. Sejalan dengan kebijakan Rapim Tahun 2014, Rakernis Baranahan Kemhan kali ini mengambil tema ”Aktualisasi Percepatan Terwujudnya Kekuatan Pokok Minimum melalui Penggunaan Anggaran yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel”. Dengan tema tersebut kita berharap perencanaan program dan kegiatan Tahun 2014 ini dapat dilaksanakan secara konkrit sesuai yang tercantum dalam tema Rakernis Baranahan Kemhan Tahun 2014.

Dalam sambutan pembukaan Ka Baranahan Kemhan mengatakan, pada Tahun 2013 Baranahan Kemhan telah menyelesaikan program kerja dan anggaran yang secara umum dapat terlaksana dengan baik. Namun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semua untuk penyempurnaannya. Pada kesempatan ini pula saya akan menyampaikan beberapa penekanan untuk dijadikan sebagai pemicu kinerja kita di Tahun 2014 sbb:

Pertama, Simak BMN merupakan salah satu permasalahan signifikan yang harus diselesaikan. Tahun 2012 opini LK Kemhan mendapat penilaian WTP DPP, adapun alasan dari pemberian opini WTP DPP LK Kemhan tersebut dari Simak BMN adalah penyajian laporan BMN belum menggunakan aplikasi Simak BMN berbasis komputer yang sinkron dengan aplikasi Simak BMN yang dibuat oleh Kemkeu.

Kedua, Dari hasil pemeriksaan LK Kemhan Tahun 2013 untuk BMN ditemukan dua hal yaitu Penggunaan Simak Kemkeu oleh Kemhan dalam menyusun laporan BMN belum berjalan efektif, dan Pemanfaatan asset belum sesuai dengan ketentuan dalam pengelolaan BMN. Untuk itu Kemhan dan TNI harus bekerja keras dalam mewujudkan opini penilaian WTP dengan menggunakan aplikasi Simak Kemkeu termasuk penyusutan atas asset tetap sehingga Laporan Keuangan Kemhan Tahun 2013 bisa mendapatkan opini WTP murni. Berkaitan dengan hal itu, pada kesempatan Rakernis ini kita mengundang Direktur BMN DJKN Kemkeu untuk dapat memberikan pencerahan kepada peserta Rakernis tentang Kerjasama pemanfaatan dan Simak BMN. Hal ini tentu akan sangat bermanfaat bagi pelaksanaan salah satu tugas pokok kita di bidang BMN.

Ketiga, Berkaitan dengan temuan BPK tentang proyek-proyek yang terbengkalai seperti Heli MI-2, AMX, dan lain sebagainya, agar segera mengupayakan percepatan pengadaannya dan memastikan pemenuhan kualitas alutsista sesuai kontrak dan dapat digunakan dalam menunjang kegiatan operasional TNI, termasuk semua hasil temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan, baik oleh Itjen Kemhan maupun oleh BPK agar menjadi perhatian serius bagi kita semua untuk menghindari kesalahan yang sama di Tahun 2014. Sekecil apapun temuan itu, hendaknya disikapi dengan positif agar tidak terulang lagi di masa-masa mendatang. Hanya dengan demikian kita dapat mewujudkan Kekuatan Pokok Minimum melalui penggunaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Keempat, Meningkatkan kualitas koordinasi terkait dengan mekanisme bottom-up dalam teknis pelaksanaan pengadaan alutsista dalam rangka upaya pemastian kualitas atau mutu dan daya guna alutsista yang diadakan dan antisipasi atas risiko kegagalan pelaksanaan kontrak dalam memenuhi spesifikasi teknis yang disyaratkan.

Rakernis sehari Baranahan Kemhan selain dihadiri pejabat dari Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan juga Direktur BMN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sebagai Keynote Speaker, Direktur BUMNIP/Industri.