Presiden: Pertahankan Kedaulatan RI di Natuna

Tuesday, 21 June 2016, 13:00 WIB

JAKARTA — Pemerintah Cina memprotes atas penembakan yang dilakukan tentara Indonesia pada nelayan Cina di perairan Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, pekan lalu. Menanggapi hal itu, Presiden Joko widodo menginstruksikan menteri terkait untuk tetap mendahulukan kedaulatan negara.

“Pada intinya, Presiden memerintahkan untuk mempertahankan kedaulatan wilayah RI,” ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/6). Namun, Johan menambahkan, Presiden juga berpesan agar pemerintah tetap menjaga hubungan baik dengan Cina. Sebab, kedua negara telah memiliki hubungan diplomatik yang erat sejak lama.

Johan menyebut, pemerintah menganggap insiden penembakan nelayan baru klaim sepihak dari Cina. Sebab, Indonesia belum mengetahui secara persis seperti apa kejadian yang sebenarnya. “Kejadiannya seperti apa, ya kita perlu dengar juga dari versi kita, kan,” ucap Johan.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Cina mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia telah menembak kapal nelayan Cina pada Jumat (17/6) pekan lalu. Dalam pernyataan yang dilansir pada Ahad (19/6) tersebut, kementerian mengatakan insiden itu melukai satu orang.

Insiden penembakan oleh kapal angkatan laut Indonesia itu terjadi di perairan Kepulauan Natuna. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, kapal tempur Indonesia telah merusak satu kapal nelayan Cina dan menahan tujuh orang dalam kapal.

Patroli Laut Cina kemudian menyelamatkan nelayan yang terluka dan memindahkannya ke Pulau Hainan untuk mendapatkan perawatan. Pernyataan itu tidak menyebut nasib tujuh orang yang dikabarkan ditahan otoritas Indonesia.

Dalam pernyataan pada Ahad, kementerian mengatakan, Beijing telah melayangkan protes atas insiden tersebut. Cina juga mendesak Indonesia untuk tidak membuat aksi yang akan mempersulit situasi.

Kejadian itu adalah yang ketiga kalinya terjadi dalam dua bulan belakangan. Pihak AL Indonesia, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menekankan bahwa seluruh tindakan dilakukan karena para nelayan Cina memancing dalam wilayah perairan yang masuk zona ekonomi eksklusif Indonesia di Kepulauan Natuna.

Di lain pihak, Cina mengklaim pemancingan dilakukan di wilayah pemancingan tradisional mereka. Pemerintah Indonesia menolak mengakui adanya zona tangkap tradisional, seperti yang disebutkan Negeri Tirai Bambu tersebut.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan, Indonesia akan mengirim pesan ke Beijing meminta Cina menghormati kedaulatan negara di Asia Tenggara itu atas wilayah perairan Kepulauan Natuna. “Kami akan tetap tegas (atas kedaulatan wilayah Indonesia di Laut Cina Selatan),” kata Kalla di Kantor Wapres, kemarin.

Sejauh ini, Cina mengklaim wilayah mereka di Laut Cina Selatan dalam cakupan “Sembilan Garis Putus-Putus” alias “Nine Dash Line” yang meliputi nyaris seluruh perairan tersebut. Batas wilayah laut itu ditarik Cina berdasarkan klaim sejarah mereka.

Sedangkan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah saat ini tengah mencari opsi-opsi penyelesaian masalah sambil berdiskusi dengan para ahli. “Kita mau bicara dulu dengan para ahli hukum laut internasional, bagaimana cara paling elok untuk penyelesaiannya,” kata Luhut seusai menyampaikan laporan rutinnya kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Senin (20/6).

Menurut Luhut, Indonesia dan Cina seharusnya tak memiliki alasan untuk memperdebatkan batas laut kedua negara. Sebab, posisi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sudah sangat jelas. Sedangkan, pemerintah menolak mengakui adanya zona tangkap ikan tradisional (traditional fishing zone) seperti yang diklaim Cina.

Luhut berpendapat bahwa pemerintah tak perlu menanggapi protes Cina. Sebab, dia meyakini TNI AL sudah bertindak sesuai aturan. Kendati demikian, dia mengatakan, perlu ada satu solusi permanen untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. “Cari solusi baik-baiklah tanpa mengorbankan kedaulatan negara. Kita ini kan tetangga dan punya hubungan baik. Kita enggak mau ribut dengan Cina,” kata Luhut.

Pihak TNI AL melansir pada Sabtu (18/6), mereka berhasil menangkap kapal ikan asing berbendera Cina yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna, Jumat (17/6). Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto menuturkan, mulanya KRI Imam Bonjol-383 menerima laporan dari intai udara maritim mengenai adanya 12 kapal ikan asing yang melakukan aksi pencurian ikan di wilayah perairan Natuna. Saat didekati, kapal ikan asing tersebut melakukan manuver dan melarikan diri.

KRI Imam Bonjol kemudian mengejarnya dan memberikan peringatan melalui tembakan, tapi diabaikan. Akhirnya, kata Kadispenal, setelah beberapa kali dilakukan tembakan peringatan, satu kapal dari 12 kapal ikan asing dapat dihentikan.

Setelah berhasil dihentikan dan dilaksanakan pemeriksaan dengan menurunkan tim Visit Board Search and Seizure (VBSS), diketahui kapal asing Cina bernomor lambung 19038 tersebut diawaki enam pria dan seorang perempuan yang diduga berkewarganegaraan Cina.

“Saat ini, sudah diamankan di Lanal Ranai untuk diproses lebih lanjut,” kata Edi. KRI Oswald Siahaan-354 sebelumnya juga telah berhasil menangkap kapal nelayan Cina yang juga melakukan aksi pencurian ikan di wilayah perairan yang sama rep: Halimatus Sa’diyah, Lida Puspaningtyas/antara/reuters, ed: Fitriyan Zamzami

dikutip dari ‘Berita Opini Online Republika”‘ Tuesday, 21 June 2016, 13:00 WIB